Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan dan Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang penerapan dan pelaksanaan e - Government yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur dan infrastruktur serta sistem informasi e - Government Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dipandang perlu adanya peraturan tentang penerapan dan pengembangan e - Government.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; Perpres No. 9 Tahun 2014; Permenkominfo No. 28 Tahun 2006; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017; Perbup HSU No. 27 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan dan Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 7 Bab dan 26 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Aplikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kab Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang azas dan pengorganisasian, pengamanan arsip dinamis dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
93 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Digital Live Room
ABSTRAK:
dalam upaya terintegrasinya data, mengembangkan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu dilakukan Inovasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Digital Live Room
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Tentang Digital Live Meliputi: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN DIGITAL LIVE ROOM, KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam Desa. Pengelolaan sumber daya alam yang
berdasarkan pada prinsip keberlanjutan,
keterpaduan, demokratis, berkeadilan
juga
merupakan komitmen global dan tuntutan
reformasi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pem erintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan
Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ;
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ;
BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA;
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini m ulai berlaku, m aka Peraturan yang
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi
tepat guna dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi
UU No.27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.52 Tahun 2000, PP No.82 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Permenkominfo No.5 Tahun 2015, Pergub No.22 Tahun 2016, Perbup No.51 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud, Tujuan dan Sasaran; Tata kelola Penyelenggaraan TIK; Akses Jaringan; Situs WEB Pemerintah Kabupaten ketapang; Aplikasi Sistem Informasi dan Basis Data; Surat Elektronik; Tata naskah Dinas Elektronik; Tanda Tangan elektronik; Absensi Elektronik; Pusat Data dan Pusat Pemulihan data; Layanan bantuan; Keamanan Data; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH TERINTEGRASI DAN MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA DARING
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2018/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi Dan Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Daring
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
Bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah serta transparansi bagi wajib pajak dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) perlu dilaksanakan melalui sistem informasi Pajak Daerah dalam rangka manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara daring;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi dan Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Daring (smart Pajak).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No.16 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.3 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.50 Tahun 2007; PP No.91 Tahun 2010 dan PERDAKAB SERDANG BEDAGAI No.1 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Informasi Pajak Daerah Terintegrasi dan Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Daring dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem Pembayaran Pajak Secara Daring, Sistem Informasi Pajak Terintegrasi Secara Daring, Sistem Pelaporan Pajak Secara Daring, Hak dan Kewajiban, Larangan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Pada saat Perbup ini berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara Daring Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan guna mendukung pengembangan e-government dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance) perlu disusun standar pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ini, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Wonogiri;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014,PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 82 Tahun 2012, PP Nomor 96 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, Instruksi Presiden 3 Tahun 2003, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Perbup Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran dan Azas, Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 35 Tahun 2018
MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang solid khususnya sub sektor perikanan perlu adanya suatu masterplan pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus, dan terukur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara.
1. UU Drt No. 4 Tahun 1956
2. UU No. 31 Tahun 2004
3. UU No. 16 Tahun 2006
4. UU No. 26 Tahun 2007
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. Perpres No. 2 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Perda kab. Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2008
11. Perda kab. Bengkulu Utara No. 9 Tahun 2016
1. (1). Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. (2). Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan arahan strategis dalam upaya pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pelaksanaan RPJMD dan bersifat melengkapi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. (3). Sistematika Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 7 (tujuh) Bab, meliputi:
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Kebijakan Pengembangan Perikanan Berbasis Wilayah
BAB III : Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Utara
BAB IV : Analisa Pengembangan Wilayah Berbasis Perikanan
BAB V : Analisis Pengembangan Komoditas Unggulan
BAB VI : Strategi Pengembangan Wilayah Minapolitan
BAB VII : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN TRAKTOR RODA 4 (EMPAT) DAN COMBINE HARVESTER BESAR BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN CHIPS
ABSTRAK:
Bahwa alat dan mesin pertanian (alsintan) khususnya Traktor Roda 4 dan Combine Harvester Besar mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, sejak pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Traktor Roda 4 dan Combine Harvester Besar di Kabupaten Sambasperlu dikelola melalui likasi Sistem Informasi manajemen Chips (SIM-C); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Traktor Roda 4 dan Combine Harvester Besar Berbasis Sistem Informasi Manajemen Chips;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1992, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2001, Permentan No.65/Permentan/OT.140/12/2006, Permentan No.05/Permentan/OT.140/2007, Permentan No.131/Permentan/OT.140/12/2014, PermenKeu No.11/PMk.06/2016, PermenKeu No.173/PMK.05/2016, Peda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perbup No.51 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran; Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pembinaan; Perawatan dan Pemeliharaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
5 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2018
petunjuk teknis pembentukan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha melalui inovasi-inovasi teknologi perlu dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar desa yang berkedudukan di Kecamatan dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna desa yang berkedudukan di desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dietetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
7. Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Prinsip dan Ruang Lingkup
Bab IV Pengelolaan Sumber Daya Alam
Bab V Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Desa
Bab VI Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna
Bab VII Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna
Bab VIII Pengangkatan dan Pemberhentuan Pengurus Posyantek
Bab IX Mekanisme
Bab X Pembinaan dan Pengendalian
Bab XI Penganaan dan Pelaporan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
20
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
