Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabunan perlu ditinjau atau direviu kembali serta disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, kemampuan daya beli masyarakat saat ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 ; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun
2022
Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2022 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
merubah Peraturan Bupati kayong Utara Nomor 1 Tahun 2022
4 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : URAIAN TUGAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
URAIAN TUGAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN;
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan menyebutkan bahwa Pemerintah Publik, Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya upaya peningkatan pelayanan publik;
c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 96Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 23 Tahun 2017; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016;
Dalam perbup ini diatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ruang lingkup MPP adalah:
a. penetapan nama dan lokasi MPP;
b. penyelenggaraan, bidang dan jenis pelayanan MPP;
c. sumber daya manusia MPP;
d. rnanajernen MPP; dan
e. mekanisme pelayanan MPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menyebutkan setiap
Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Forum
Konsultasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa dalam rangka memberikan panduan
penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik diperlukan
Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan FKP
Bab III Monitoring dan Evaluasi
Bab IV Pelaporan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 034
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
ABSTRAK:
a. Bahwa Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sudah tidak sesuat lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan; Bab 3. Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Bab 4. Prinsip-Prinsip Layanan Informasi Publik; Bab 5. Susunan dan SOP PLID; Bab 6. Tata Kerja Layanan Informasi Publik; Bab 7. Informasi Publik; Bab 8. Pengajuan Keberatan; Bab 9. Pelaporan; Bab 10. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dicabut
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 ten tang Standar
Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan perkembangan sistem aplikasi
pelayanan perijinan dan dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
di Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Publik dan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 ten tang Standar
Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomer 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN MENGANTAR DAN MENJEMPUT PASIEN DAN JENAZAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan transportasi dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pelayanan mengantar dan menjemput pasien dan jenazah sesuai dengan visi .
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021tentang Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,eraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021.
Pasal I Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah
Pasal 5 enis Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:
bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi; bahwa dalam rangka perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perlu mengatur perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara, melalui penerapan Sistem Merit yang meliputi beberapa aspek, salah satunya aspek perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
d. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Status Puskesmas Nonrawat Inap Sagea Menjadi Puskesmas Rawat Inap Sagea
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan Puskesmas sebagai sarana pelayanan Kesehatan Primer berbasis kewilayahan merupakan sarana Kesehatan yang harus disiapkan dalam rangka memudahkan akses Kesehatan bagi masyarakat dan memperluas akses Pelayanan yang bermutu ; Bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan semakin kompleksnya masalah kesehatan yang dihadapi; Bahwa kondisi geografis dan jarak tempuh dari Puskesmas ke Rumah Sakit sebagai pusat rujukan dan meningkatnya sarana prasarana serta mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas maka perlu memperbaharui status Puskesmas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676)
Peraturan Bupati tentang Peningkatan Status Puskesmas Sagea dari Puskesmas Nonrawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Sagea
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
