Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.489 peraturan dalam 0,031 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 68 Tahun 2018

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kecamatan Di Kabupaten Lebak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SATPOL PAMONG PRAJA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2018/No.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kecamatan Di Kabupaten Lebak

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan di Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 16 Th 2018; Permendagri No 40 Th 2011; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas; 3. Tata Kerja; 4. Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
9 halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2020

Komisi Nasional Disabilitas

Hak Asasi Manusia Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perpres Nomor 68 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Komisi - Nasional - Disabilitas

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 68, LN.2020/NO.144, JDIH.SETKAB.GO.ID : 12 HLM.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Komisi Nasional Disabilitas

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Nasional Disabilitas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Perpres ini mengatur mengenai pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang merupakan lembaga nonstruktural dan bersifat independen. KND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dengan tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Struktur organisasi KND terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 68 Tahun 2009

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 55 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pelayanan Pendidikan

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1961

Bendaharawan Front Nasional

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 68 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2011

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo

Diubah dengan :

PERPRES No. 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
PERPRES No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Mengubah :

PERPRES No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
PERPRES No. 48 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
PERPRES No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Download :
Perpres_no_68_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 68 Tahun 2020

Pedoman Pembentukan Staf Khusus Kebijakan Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PEDOMAN PEMBENTUKAN STAF KHUSUS

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, JDIH Pesawaran

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Staf Khusus Kebijakan Daerah

ABSTRAK:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c dan huruf d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat, dan diamanatkan dalam huruf e bahwa Kepala Daerah berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan akselerasi percepatan pelaksanaan kebijakan daerah, perlu didukung kelompok jabatan fungsional khusus yang memiliki kemampuan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah; 3. Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Pembentukan Staf Khusus Kebijakan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran; 6. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran.
Staf Khusus Kebijakan Daerah adalah unsur staf yang bersifat fungsional yang berkedudukan secara operasional berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati, secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagaimana diatas berkoordinasi dengan Staf Ahli Bupati Berdasarkan ruang lingkup bidang tugasannya. Ruang lingkup bidang tugas Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan; 2. Bidang Hukum; 3. Bidang Politik; 4. Bidang Ekonomi; 5. Bidang Keuangan; 6. Bidang Pembangunan; 7. Bidang Kemasyarakatan; 8. Bidang Sumber Daya Manusia.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
6

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1963

Pemberhentian Dengan Hormat Deputy Dan Anggota Badan Penguasa Perang Tertinggi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 68 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2019

Organisasi Kementerian Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Mencabut :

PERPRES No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Download :
Perpres Nomor 68 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1969

Pengawas pada Proyek Wisma Nusantara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Kepres No.68 Tahun 1969.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.