Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang perubahan peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
SISTEM DAN PROSEDUR - PENGELOLAAN - KEUANGAN - DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 260, BD.2021/No.260
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam ketentuan pasal 3 ayat (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini;UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 90 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020;Perda No 11 Tahun 2021
Dalam peraturan ini Mengatur Mengenai Ketentuan Umum,Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah,Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang perubahan peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
5 hlm, Lampiran : 401 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 239 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019; Perbup No. 85 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sumber Dana; Pengadaan Barang/Jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Pengadaan Barang/Jasa; Organisasi Pengadaan Barang/Jasa; Pengadaan Bersama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
22 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 231 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dan bahwa berdasarkan Pasal 115 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Mekanisme Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
19 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 226 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDes agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu diatur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana dan jelas dengan tetap memperhatikan tata nilai pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, Dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Tata Nilai Pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan Dan Serah Terima, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2021.
21 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 218 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 217 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 215 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 190 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Keuangan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelola Keuangan Daerah; Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan APBD; Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Honorarium, Uang Lembur, dan Biaya Perjalanan Dinas; Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Pebgelolaan Keuangan Daerah; Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa; Kerugian Daerah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Jumlah Halaman: 66 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
