Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah;
Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 076 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
BTT Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
Kriteria Keperluan Mendesak;
Jenis Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Subsidi;
Kelompok Sasaran Penyaluran Subsidi;
Besaran Subsidi;
Tata Cara Pencairan, Penggunaan, Dan Pertanggung Jawaban;
Monitoring, Pengawasan Dan Evaluasi;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
15 Halaman; Lampiran 2 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD Tahun 2022 Nomor 58
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pemerintahan Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/ 147/2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Banten perlu menetapkan Peraturan Gubrnur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Perka ANRI No. 2 Tahun 2013; Perka ANRI No. 6 Tahun 2014; Perka ANRI No. 9 Tahun 2014; Perka ANRI No. 11 Tahun 2014; Perka ANRI No. 21 Tahun 2014; Perka ANRI No. 3 Tahun 2015; Perka ANRI No. 8 Tahun 2015; Perka ANRI No. 11 Tahun 2015; Perka ANRI No. 17 Tahun 2015; Perka ANRI No. 22 Tahun 2015; Perka ANRI No. 9 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2014; Pergub No. 75 Tahun 2014
Didalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Jadwal Retensi Arsip Bab IV Pembinaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Perencanaan RAD-PPM;
Pelaksanaan RAD-PPM;
Perencanaan Kepariwisataan;
Partisipasi Masyarakat;
Pembinaan;
Pengawasan dan Pengendalian;
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
Pendanaan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
15 Halaman;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyeienggaraan Kearsipan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
BAB III PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
BAB III PENGAWASAN ATAS PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEARSIPAN
BAB IV TIM PENGAWASAN KEARSlPAN
BAB V PROSEDUR PENGAWASAN
BAB VI SANKSI
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
40 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Koleksi Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pengembangan Koleksi Perpustakaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggara Perpustakaan dan Jenis Perpustakaan; Jenis Koleksi dan Jumlah Standar Koleksi; Tahapan Pengembangan Koleksi; Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan; Pelestarian Koleksi; Pencatatan dan Penghapusan Aset; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 25 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Dan Arsip Statis
ABSTRAK:
untuk melaksanakan kelentuan Pasal 41 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengelolaan Arsip dinamis dan Arsip Statis
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalirnantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eiektronik
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Akses dan Layanan Arsip Statis;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
BAB III PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
BAB IV PENGELOLAAN ARSIP STATIS
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
49 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 202l tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung berwenang melaksanakan akuisisi arsip statis;
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, agar akuisisi arsip statis dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan pedoman akuisisi arsip statis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2012, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerKa Arsip Nasional No 31 tahun 2011, Perka Arsip Nasional No 17 Tahun 2012, Perda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2019, Peda Provinsi Lampung No 4 Tahun 2021, Pergub Lampung No 30 Tahun 2018
Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan Akuisisi Arsip Statis
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya pelindungan dan
pengamanan arsip dinamis sebagai bagian dari
pelaksanaan reformasi birokrasi pada aspek
ketatalaksanaan perlu menjamin penyediaan
arsip dinamis sesuai dengan prinsip, kaidah,
standar kearsipan dan peraturan perundangundangan;
b. bahwa untuk menjamin tata kelola arsip
dinamis yang aman, utuh dan autentik di
Provinsi Jawa Tengah perlu pengelolaan arsip
dinamis secara efektif, efisien dan terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
Jawa Tengah;
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
17 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Sistem Klasilikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021.
Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis bertujuan untuk melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi; dan mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
536
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan kearsipan di Iingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai perkembangan dan teknologi. Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah perlu menyusun klasifikasi arsip untuk mendukung pengelolaan arsip nasional yang dinamis, efektif dan efisien.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahon 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Perncrintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 801 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Gubemur Papua Barat ini mengatur mengenai Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Lamp 98 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
