Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2006

Menemukan 2.228 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

PERDA-16-2006-iZIN-Ketenagakerjaan.pdf

PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha di bidang ketenagakerjaan yang terkandung dalam jiwa Otonomi Daerah diperlukan upaya-upaya untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan ketenagakerjaan; b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan dibidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, sebagai kebijakan pokok yang bersifat menyeluruh, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan diperusahaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konversi ILO Nomor 81 mengenai Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur. 5. Perizinan/Rekomendasi Ketenagakerjaan selanjutnya disebut perizinan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang ketenagakerjaan produksi atau jasa. 6. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan dengan mendapatkan upah/gaji tertentu. 7. Pengusaha adalah : a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri. b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan yang bukan miliknya. c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Wilayah Kabupaten Luwu Timur mewakili perusahaan diluar Kabupaten Luwu Timur. 8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara. Pasal 2 Tujuan Pemberian Izin Ketenagakerjaan adalah : a. Untuk Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan usaha dibidang produksi dan jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi. b. Untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi Badan Usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah dan negara. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan adalah wilayah kerja Kabupatenn Luwu Timur. BAB III JENIS PERIZINAN DAN PENGESAHAN Pasal 4 1. Retribusi Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. 2. Izin Penempatan bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan kegiatan AKL/AKAD. 3. Surat Persetujuan Penempatan (SSP) AKAD dan Penandatanganan perjanjian kerja. 4. Pengesahan Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan. 5. Penerbitan SIUP / PJTKI / Perwada. 6. Pemberian rekomendasi perpanjangan IMTA. 7. Izin Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/perguruan tinggi dan lembaga latihan kerja (Pemerintah/Swasta). 8. Pengesahan Akte pengawasan ketenagakerjaan kepada perusahaan. 9. Rekomendasi penggunaan kantin dan katering. 10. Pengesahan pemakaian Ketel Uap, Bejana Uap, Pengering Uap (Super Heater), Botol Baja, Bejana Transport, Bejana Stasioner, Pesawat Pendingin, Ketel Air Panas (hot water batter). 11. Pengesahan Pemakaian Ketel Minyak, Instalasi Pipa Berlebihan. 12. Pengesahan pemakaian mobil crane, tower crane, over head travelling crane, pudestab crane, genteng crane. 13. Pengesahan pemakaian eskalator, ban berjalan, truk angkut, traktor, truk derek. 14. Pengesahan pemakaian forklif, sky climber (gondola), sky left (kereta gantung), lokomatif gerbong, jalan rel industri. 15. Pengesahan pemakaian turbin uap, turbin gas, turbin air motor uap. 16. Pengesahan pemakaian alat transmisi tenaga mekanik, mesin perkakas, mesin produksi alat pengering oven, pesabat karbit, tangki apung dan lain-lain. 17. Pengesahan Instalasi pemadam kebakaran dan hidrant dan sejenisnya. 18. Izin operator (SIO) alat angkut dan angkat, ketel uap. 19. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP). 20. Pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB). 21. Pencatatan PKWT dan PKWTT. Pasal 5 Jenis perizinan ketenagakerjaan lainnya yang belum tercantum pada pasal 4 dan dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan atau keputusan Bupati. BAB IV PROSEDUR PERIZINAN Pasal 6 Prosedur perizinan dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas dan instansi terkait. Pasal 7 Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 secara umum dilengkapi dengan : a. Surat Permohonan b. Profil Badan Usaha Pemohon c. Jenis Izin yang dimohon d. Surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku. Pasal 8 Kelengkapan permohonan sebagaimana tercantum pada pasal 7 akan dicantumkan berdasarkan jenis perizinan/pengesahan melalui peraturan atau keputusan Bupati. BAB V PERORGANISASIAN Pasal 9 (1) Untuk hal yang sifatnya teknis akan dibentuk Tim Teknis oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Tim Teknis terdiri dari Tenaga Dinas yang khusus menangani hal tersebut pada ayat (1) dan dibantu oleh tenaga lain yang terkait. BAB VI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN Pasal 10 (1) Tim teknis melaporkan hasil pemeriksaan dilapangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja. (2) Memberikan pertimbangan tehnis atau melaporkan hasil penilaian permohonan kepada Bupati. (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kemudian diberikan perizinan ketenagakerjaan dimaksud oleh Bupati. (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) disampaikan kembali kepada pemohon oleh Bupati dengan disertai alasan penolakan. PEMBIAYAAN Pasal 11 (1) Biaya pemeriksaan dan biaya lain yang terkait dibebankan kepada pemohon. (2) Rincian biaya yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada pemohon sesuai jenis perizinan yang diajukan. (3) Khusus penggunaan tenaga kerja dibebankan biaya dan disetor ke Kas Daerah yang struktur dan besarnya ditetapkan sebagai berikut : Jumlah Tenaga Kerja yg Dipekerjakan Tarif Retribusi (Rp) 1 sampai dengan 5 orang Rp. 25.000,- 6 sampai dengan 10 orang Rp. 35.000,- 11 sampai dengan 15 orang Rp. 50.000,- 16 sampai dengan 25 orang Rp. 65.000,- 25 sampai dengan 50 orang Rp. 25.000,- 51 sampai dengan 100 orang Rp. 85.000,- 101 sampai dengan 250 orang Rp. 100.000,- 251 sampai dengan 500 orang Rp. 125.000,- 501 sampai dengan 1000 orang Rp. 150.000,- 10001 sampai dengan keatas Rp. 300.000,- Pasal 12 Setiap pemberian perizinan dokumen ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur diwajibkan membayar biaya yang ditetapkan sesuai dengan jenis perizinan sebagai berikut : No Jenis Perizinan Besarnya Biaya ( Rp ) 1. Perizinan dan Perpanjangan Penyelenggaraan Latihan Swasta 50.000,- 2. Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan Kegiatan AKL/AKAD 50.000,- 3. Surat Persetujuan Penempatan (SSP) AKAD dan menandatangani Perjanjian Kerja 50.000,- 4. Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 50.000,- 5. Penerbitan SIUP/PJTKI/Perwada 50.000,- 6. Pemberian Rekomendasi IMTA Baru dan Perpanjangan maupun sementara 100.000,- 7. Izin Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan Menengah / Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja 50.000,- 8. Pengesahan Akte Pengawasan Ketenagakerjaan pada Perusahaan 75.000,- 9. Rekomendasi Penggunaan Kantin dan Catering 100.000,- 10. Pengesahan Pemakaian Ketel Uap, Bejana Uap, Pemanas Uap (Super Heater), Penguap, Botol Baja, Bejana Transport, Bejana Stasioner, Pesawat Pelindung, Ketel Air Panas (Hot Water Batter) 500.000,- 11. Pengesahan Pemakaian Ketel Minyak, Instalasi Pipa Bertekanan 200.000,- 12. Pengesahan Pemakaian Mobil Crane, Crawer, Tower Grane, Over Head Travelling Grane, Pudestab Grane, Genteng Grane 150.000,- 13. Pengesahan Pemakaian Eskalator, Ban Berjalan, Truck Angkut, Traktor dan Truk Derek 150.000,- 14. Pengesahan Pemakaian Forklift, Sky Climber (Gondolan), sky Left (Kereta Gantung), Lokomotif Gerbong dan Jalan Rel Industri 150.000,- 15. Pengesahan Pemakaian Turbin Uap, Turbin Gas, Turbin Air Motor Uap 150.000,- 16. Pengesahan Pemakaian Alat Transmisi Tenaga Mekanik, Mesin Perkakas, Mesin Produksi Alat Pengering Oven, Pesawat Karbit, Tangki Opung dan Lain-lain 150.000,- 17. Pengesahan Instalasi Pemadam Kebakaran dan Hidrant serta sejenisnya 75.000,- 18. Izin Operator (SIO) Alat Angkut dan Angkat Ketel Uap 125.000,- 19. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 500.000,- 20. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 500.000,- 21. Pencatatan PKWT dan PKWTT 5.000,- BAB VIII K E W A J I B A N Pasal 13 (1) Pemegang perizinan sesuai jenisnya wajib membayar biaya perizinan dan biaya lainnya sesuai ketentuan Peraturan atau Keputusan Bupati. (2) Pemegang Izin Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. BAB IX P E N G A W A S A N Pasal 14 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemegang izin. (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (3) Temuan yang diperoleh dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. BAB X MASA PERALIHAN Pasal 15 (1) Pada masa peralihan ini dilakukan pengecekan terhadap seluruh perizinan dibidang ketenagakerjaan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. (2) Bagi Badan Usaha yang telah mendapatkan perizinan agar melaporkan masa berakhirnya kepada Bupati dengan tembusan Dinas disertai laporan kemajuan usaha yang telah diberikan. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 (1) Bagi Badan Usaha yang telah memperoleh izin ketenagakerjaan dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi tersebut berupa teguran sampai pencabutan izin usahanya oleh Bupati sebagaimana hasil evaluasi yang disampaikan oleh Dinas. (3) Bagi Badan Usaha yang tidak melakukan aktifitas selama 3 (tiga) bulan sejak penerbitan izinnya akan diberikan peringatan I, II, III sampai dengan pencabutan surat izin. KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 dan 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2006.
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

KabupatenTojoUnaUna-2006-16.pdf

JASA KONTRUKSI - RETRIBUSI

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/No.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa konstruksi agar dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien perlu adanya penyedia jasa konstruksi; bahwa Perizinan Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat jasa konstruksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
UU No.8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan perizinan; nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam menetapkan strktur dan besarnya tarif retribusi; masa retribusi; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan dan pembayaran; sanksi administrasi; tata cara penagihan; daluwarsa penagihan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang daluwarsa; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2006.
8 Halaman, Penjelasan: 1 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

perda_16_2006.pdf

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2006 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 03 Tahun 2003 2. UU nomor 17 Tahun 2003 3. UU Nomor 10 Tahun 2004 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 5. UU Nomor 33 Tahun 2004 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Materi Pokok : BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang : a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa; c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa; dan e. Menyusun tata tertib BPD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Peraturan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

perda tanjabtim no 16 th 2006.pdf

peraturan desa - kabupaten tanjung jabung timur

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Peraturan Desa

ABSTRAK:

Melaksanakan Ketentuan lebih lanjut Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa; bahwa untuk memenuhi maksud huruf “a” diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005
Perda ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Peraturan Desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2006.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 19) diubah
4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

KERJA SAMA ANTAR DESA

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Selayar Nomor 16 Tahun 2006.pdf

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/NO.16 TLD NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJA SAMA ANTAR DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengatur kepentingan bersama dalam upaya meningkatkan kelangsungan pembangunan desa, diperlukan adanya kerja sama antar desa. b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Antar Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9)
(1) Kerja sama antar Desa dapat dilakukan antara Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan, dan antar Desa dengan Desa di luar Kecamatan dalam Daerah serta antara desa dengan desa di luar kabupaten. (2) Kerja Sama dapat pula dilakukan antara pemerintah desa dan pihak ketiga. (3) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 16 Tahun 2006

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Bangka Barat No. 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

Perda_Kab_Bangka_Barat_2006_16.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 22 1ahun 2001

Download file:

perda simalungun no. 16 thn 2006.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Sumber Pendapatan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Dana Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa

Download file:

PERDA NO 16 TAHUN 2006.pdf

SUMBER-PENDAPATAN-DESA

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/NO.16, TLD/NO.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumber Pendapatan Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Sumber Pendapatan Desa.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Materi Pokok Perda ini adalah: Jenis Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas : a. Pendapatan Asli Desa meliputi : 1) Hasil Usaha Desa; 2) Hasil Kekayaan Desa ; 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat; 4) Hasil Gotong Royong ; 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, meliputi : 1) bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah; 2) bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten; c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi. d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kebupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 08 Seri D Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 21 Seri D Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpunan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Klaten No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
PERDA Kab. Klaten No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

Download file:

PerDa_16th2006_Perubahan ... no7th2004 - OCR.pdf

kedudukan protokoler - kedudukan keuangan - pimpinan dprd - anggota dprd

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2006/No.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpunan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya, dilakukan penyesuaian kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa untuk melaksanakan penyesuaian kedudukan protokoler dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud tersebut huruf a di atas, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b di atas, dipandang, ,perlu mengadakan penyesuaian kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa untuk maksud tersebut huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 pada Pasal 1, Pasal 10, PAsal 10A, Pasal 11, pasal 11A, Pasal 14A, PAsal 14 B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 25. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2004 diubah.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perda Nomor 16 Tahun 2006.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2006

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2006.