Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 11 Seri E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu meningkatkan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat yang yakni Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Pelaksana Tugas, Pendampingan Tugas, Pengimbasan Program Sekolah Penggerak, Pengelolaan Guru Penggerak, Penggunaan Kurikulum Pembelajaran, Kerja Sama Kemitraan Dan Paguyuban Orang Tua, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
17
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Tahun 2024 No. 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan
regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk
mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di wilayahnya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan
Sawit; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kriteria penerima program;
b. persyaratan penerima program;
c. mekanisme pendataan;
d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
e. pendanaan;
f. pertanggungjawaban;
g. penanganan pengaduan dan koordinasi; dan
h. pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD.2024/NO.12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS;PEMBAYARAN;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2024
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 25 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PP NO 2 Tahun 2018; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 35 Tahun 2023; PP NO 37 Tahun 2023; PP NO 1 Tahun 2024; PERPRES NO 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 86 Tahun 2017; PERPRES NO 111 Tahun 2022; PERMENSOS NO 9 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 59 Tahun 2021; PERMENDIKBUD NO 32 Tahun 2022; PERMENDAGRI NO 10 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023; PERMENKES NO 6 Tahun 2024; KEPMENDAGRI NO 050-5889 Tahun 2021; PERDA NO 55 Tahun 2023; PERDA NO 3 Tahun 2009; PERDA NO 4 Tahun 2009; PERDA NO 2 Tahun 2021; PERDA NO 8 Tahun 2016; PERDA NO 1 Tahun 2024; PERBUP NO 13 Tahun 2023; PERDA NO 9 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Tahun 2024 No. 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata cara perhitungan;
b. pengalokasian;
c. penyaluran Alokasi Dana Desa;
d. penggunaan;
e. pernbinaan dan pengawasan;
f. pelaporan; dan
g. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
30 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2024
Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengunaan Kartu Kredit Anggaran Pendapatan dan Belanja menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/ PBI/ 2021; PERMENDAGRI NO 79 Tahun 2022; PERDA NO 8 Tahun 2020; PERBUP NO 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Lampiran File: 55 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Lampiran II Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belana Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Klaten,
maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas
Lampiran II Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun
2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran II
Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun
2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Klaten
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2023 diubah.
58 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah maka perlu dilakukan penyesuaian proporsi pemanfaatan pendapatannya;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Uptd Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 maka peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2022 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebaagimaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012; Permenkum dan HAM No. 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkum dan HAM No. 40 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Permendagri No. 4 Tahun 2021; Per ANRI No. 5 Tahun 2021; Per ANRI No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dnegan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 2 Tahun 2022; Perbup Purwakarta No. 50 Tahun 2014; Perbup Purwakarta No. 199 Tahun 2020; Perbup Purwakarta No. 135 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip, Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2024
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA CAMAT DAN LURAH/KEPALA DESA SE KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada camat dan lurah/kepala desa sekabupaten lampung utara.
ABSTRAK:
Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi serta
untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Lampung Utara, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemungutan PBB-P2 kepada Camat dan Lurah/Desa se Kabupaten Lampung Utara; untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 12 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERDA NO 1 Tahun 2023; PERDA NO 4 Tahun 2023; PERDA NO 1 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pelimpahan sebagian kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PPB-P2) kepada camat dan lurah/kepala desa se kabupaten lampung utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Lampiran File: 8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
