Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo pada Dinas Perhubungan
Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Pelaksana Teknis Daerah dan dalam rangka efektifitas dan
efisiensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah pada Peraturan
Daerah maka Peraturan Walikota 117 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Fasilitas
Parkir Angkutan Barang Terboyo pada Dinas Perhubungan Kota
Semarang, perlu ditinjau kembali; bahwa klasifikasi, pembentukan, kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana
teknis Dinas Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo pada
Dinas Perhubungan Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Fasilitas Parkir Angkutan Barang
Terboyo pada Dinas Perhubungan Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo pada Dinas Perhubungan Kota Semarang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2016 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong
ABSTRAK:
bahwa sehubungan masih terdapatnya kekurangan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong khususnya terhadap peran kecamatan dalam pencegahan dan penanganan stunting di gampong, sehingga untuk efektifitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di gampong, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Timur dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Gampong
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 83 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang 2 Pasal Perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
Peraturan yang diubah:
Peraturan Bupati Aceh Timur No. 61 Tahun 2019
Peraturan yang akan diatur:
Peraturan Bupati Aceh Timur No. 38 Tahun 2019
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bima
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PROMOS! DAN MUTASI MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terselenggaranya proses pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas yang objektif,kompetitif,dan akuntabel sesuai potensi dan kompetensi ,perlu mengatur tata cara promosi dan mutasi melalui talent Pool dan mengatur rencana sukses di lingkungan pemerintah Kota Bima
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019
Materi Pokok : Kelompok Rencana Suksesi,Promosi,Mutasi,Persyaratan Calon Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas,dan pemberhentian
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
Jumlah Halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, perlu ditetapkan nomeklatur perangkat daerah karena adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 10 diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 21 diubah
Ketentuan Pasal 22 diubah
Ketentuan Pasal 23 diubah
Ketentuan Pasal 24 diubah
Ketentuan Pasal 25 diubah
Ketentuan Pasal 26 diubah
Ketentuan Pasal 27 diubah
Ketentuan Pasal 28 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 38 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Grobogan No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3) Perda No 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2017; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kemampuan keuangan daerah, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, dana operasional, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, pakaian dinas dan atribut, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, kebutuhan minimal rumah tangga, kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, kompensasi tenaga ahli fraksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2016 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 38 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Alokasi dan Nagari Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa Alokasi Dana Nagari merupakan salah satu pendapatan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Nagari khususnya dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
bahwa untuk penyelarasan kegiatan Nagari dengan program prioritas kabupaten perlu mengatur pedoman dalam menentukan kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Nagari;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Pengaturan prioritas penggunaan ADN bertujuan untuk:
a. mempercepat pencapaian agenda yang menjadi prioritas daerah.
b. menentukan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang dibiayai oleh ADN;
c. menyelaraskan prioritas kegiatan Nagari dengan prioritas program Daerah; dan
d. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan ADN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 38 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Kepegawaian, Aparatur Negara
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwako Padang No 92 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi ASN, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
bahwa perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor
92 Tahun 2018 Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 92);
bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga tiket transportasi khususnya pesawat udara, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalilan Rakyat Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 92 TABUK 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA LAINNYA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
Pasal l
Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Padang Nomor 92
Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Tenaga
Lainnya, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 92) diubah sehingga Pasa119 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) ASN, tenaga lainnya, Pimpinan atau Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
a. uang transport;
b. uang harlan, dapat digunakan untuk uang makan, dan uang saku;
c. uang penginapan;dan
d. biaya taksi.
(2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. uang transport (tiket) paling tinggi (kelas ekonomi) :
No
1. Padang Rute PenerbangBn
- Medan - Banda Aceh (PP) Tarif
8.300 (Rp).000
2 Padang - Jakarta - Medan 7.400.000
3 Padang - Medan 2.500.000
4 Padang - Jakarta - Pekanbaru 6.500.000
5 Padang - Pekanb ru 2.000.000
6 Padang - Jakarta - Jambi 6.000.000
7 Padang - Jambi 2.700.000
8 Padang - Jakarta - Palembang 5.300.000
9 Padang - Palembang 2.800.000
10 Padang - Batam - Bangka Belitung 4.500.000
11 Padang - Jakarta - Batam 6.700.000
12 Padang - Batam 2.500.000
13 Padang - Batam - Tanjung Pinang 3.500.000
14 Padang - Jakarta - Bandung 4.900.000
15 Padang - Bandung 3.000.000
16 Padang - Jakarta - Bengkulu 5.900.000
17 Padang - Jakarta - Bandar Lampung 4.200.000
18 Padang - Jakarta 4.300.000
19 Padang - Jakarta - Semarang 5.100.000
20 Padang - Jakarta - Pangkal Pinang-
5.174.900 Tanjung Pandang
21 Padang - Jakarta - Pangkal Pinang 5.514.800
22 Padang - Jakarta - Surabaya 6.000.000
23 Padang - Surabaya 4.000.000
24 Padang - Jakarta - Yogyakarta 5.300.000
25 Padang - Yogyakarta 3.700.000
26 Padang - Jakarta - Denpasar 6.800.000
27 Padang - Jakarta - Lombok Mataram 6.800.000
28 Padang - Jakarta - Kupang 9.200.000
29 Padang - Jakarta - Pontianak 6.200.000
30 Padang - Jakarta - Palangkarava 6.500.000
31 Padang - Jakarta - Banjarmasin 6.600.000
32 Padang- Jakarta - Balikpapan 7.000.000
33 Padang - Jakarta - Manado 9.100.000
34 Padang - Jakarta - Gorontalo 8.500.000
35 Padang - Jakarta - Makassar 7.500.000
36 Padang - Jakarta - Palu 7.600.000
37 Padang - Jakarta - Kendari 8.100.000
38 Padang - Jakarta - Ambon 10.100.000
39 Padang - Jakarta - Ternate 9.700.000
40 Padang - Jakarta - Jayapura 13.600.000
b.Uang Harian
No Jabatan SatURn Rlau, Jambi Selain Rlau,
dan Bengkulu Jambidan
Bengkulu
1. Sekretaris Daerah/ OH 1.250.000 1.550.000
Pimpinan DPRD
2. Pejabat Eselon III OH 1.000.000 1.200.000
Anggota DPRD
Pejabat Eselon III
3. Kepala SKPD I OH 750.000 800.000
Kepala Bagian Setda
4. Pejabat Eselon OH 650.000 700.000
111/Golongan IV
5. Pejabat Eselon OH 550.000 600.000
N IGolongan III
6. Golongan I/lI/Honor OH 450.000 500.000
/Kontrak
DAN PERUBAHAN LAINNYA
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 38 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaDesa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No. 10 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, jenis desa, tata kerja, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 38 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 1C Tahun 2014 tentang Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Surakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Daerah Teknis Kawasan Sains dan
Teknologi dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola
yang baik dalam penerapan badan layanan umum
daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Kawasan Sains dan
Teknologi; bahwa Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan
Teknologi harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kelembagaan
Bab III Pejabat Pengelola
Bab IV Prosedur Kerja
Bab V Pengelompokkan Fungsi
Bab V Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab VI Remunerasi
Bab VII Standar Pelayanan Minimal
Bab VIII Tarif Pelayanan
Bab IX Keuangan
Bab X Pembinaan dan Pengawasan
Bab XI Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab XII Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1C Tahun 2014 dicabut.
26 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 38 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No.18 Tahun 201 6 tentang Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, UPT, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 28 Halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
