Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 408 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Abstrak

Standar / Pedoman Kode Etik

Download file:

Perbup Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2024.pdf

sop-kode etik-satpol pp

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD.2024/NO.62

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, berkualitas, dan berintegritas; bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat perlu Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, diperlukan pengaturan mengenai Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; Kode Etik Polisi Pamong Praja; Petugas Tindak Internal dan Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja; Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 17 hlm. Lampiran: 50 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 37 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Grobogan

Abstrak

Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Grobogan

Download file:

Perbup Grobogan Tahun 2024 No 37_ocr.pdf

Kode Etik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD.2024/NO.37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa penerapan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; bahwa penegakan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Kabupaten Grobogan diperlukan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat; bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih terkait dengan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Kabupaten Grobogan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Grobogan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 ten tang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Grobogan;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Grobogan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Grobogan dicabut.
2 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Kode Etik Personel Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Grobogan No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

2024PB0028.pdf

kode etik - unit kerja pbj

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2024/NO.28

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Personel Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah berperan penting dalam menunjang pelaksanaan dan pembangunan perekonomian nasional dan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pengadaan barang/jasa perlu dilaksanakan secara transparan, profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan taat terhadap kode etik, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; bahwa dalam rangka optimalisasi penegakan kode etik personel unit kerja pengadaan barang/ jasa, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nilai Dasar dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Kode Etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Prosedur Penegakan Kode Etik dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2020 dicabut.
12 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Abstrak

Kode Etik Pengawasan / Audit Internal

Status Peraturan

Mencabut

Perbup Kab. Banjarnegara No. 51 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Download file:

PERBUP 25.pdf

kode etik aparat pengawasan intern pemerintah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD.2024/No.25

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan Aparat Pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas; bahwa bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawasan perlu adanya aturan landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2015 dicabut.
3 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 23 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download file:

PERBUP 2024-23 TTG KODE ETIK ASN.pdf

kode etik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 23

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

ABSTRAK:

a. bahwa disiplin kerja aparatur sipil negara merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; b. bahwa aparatur sipil negara sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara, harus mempu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja; c. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang handal, profesional, berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggaran pemerintahan, diperlukan peraturan disiplin bagi aparatur sipil negara yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi aparatur sipil negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III NILAI DASAR BAB IV KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BAB V PENCEGAHAN BAB VI PENEGAKAN BAB VII PEMBERIAN SANKSI BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
25

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Download file:

Perbup Morowali_13_2024_K...Barang atau jasa.pdf

PENGADAAN BARANG / JASA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2024/NO.013

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa layanan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu diwujudkan dengan mengedepankan etika pengadaan yang professional, penuh integritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi; bahwa untuk mencapai hasil pengadaan barang danjasa pada Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu didukung sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa yang menjunjung tinggi kode etik pengadaan barang dan jasa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk majelis pertimbangan kode etik dan menyusun prosedur penegakan kode etik;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Majelis pertimbangan kode etik, Penanganan pelanggaran kode etik, Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terlapor, dan Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
9 Halaman; Lampiran 2 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Abstrak

Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Temanggung No. 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung

Download file:

Perbup Kab Temanggung Tahun 2024 No 7_ocr.pdf

Kode Etik - Aparatur Sipil Negara

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2024/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai aparatur sipil negara harus berpedoman pada etika dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan sebagai acuan berperilaku bagi aparatur sipil negara maka perlu disusun kode etik aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa Peraturan Bupati Temanggung 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang meliputi Kode Etik ASN, Majelis Kode Etik, Hak Dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, Dan Saksi, Sanksi Pelanggaran Kode Etik, dan Rehabilitasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung dicabut.
22 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Rembang No. 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang

Download file:

Perbup Kab Rembang Tahun 2024 No 4_ocr.pdf

Kode Etik

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi kewajiban, larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik dan prosedur kerja penegakan Kode Etik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang dicabut.
9 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lombok Tengah No. 19 Tahun 2022 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Download file:

Perbup Kab. Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024.pdf

Kode etik - APARATUR SIPIL NEGARA - ASN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD 2024 (3): 28 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan norma dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan jiwa korps Aparatur Sipil Negara perlu disusun kode etik bagi Aparatur Sipil Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2022
Dalam perbup ini diatur mengenai kode etik aparatur sipil negara, dengan ruang lingkup meliputi maksud dan tujuan, prinsip dasar dan pedoman perilaku, kode etik ASN, Majelis Kode Etik, Tata cara penanganan pelanggaran kode etik, Pengadu, teradu dan saksi, Pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik, Putusan, dan Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Peraturan Bupati Kab. Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
28 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 380 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Karawang No. 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
PERBUP Kab. Karawang No. 46 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Download file:

peraturan-bupati-karawang...aerah-1718180785.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.