Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa layanan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu diwujudkan dengan mengedepankan etika pengadaan yang professional, penuh integritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi;
bahwa untuk mencapai hasil pengadaan barang danjasa pada Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu didukung sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa yang menjunjung tinggi kode etik pengadaan barang dan jasa;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk majelis pertimbangan kode etik dan menyusun prosedur penegakan kode etik;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Majelis pertimbangan kode etik, Penanganan pelanggaran kode etik, Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terlapor, dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
9 Halaman; Lampiran 2 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENYERTAAN MODAL DAERAH;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pelindungan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan Negara;bahwa satuan tugas perlindungan masyarakat sangat dibutuhkan peran sertanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabapaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;Peratuturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;SATGAS LINMAS;SATLINMAS;PEMBERDAYAAN;PENINGKATAN KAPASITAS;PEMBINAAN;PELAPORAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
25 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2024
Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Pekon
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Pekon
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan
Keuangan Pekon
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 48 Tahun 2008; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; PERBUP NO 65 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini menetapakan mengenai Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024.
Lampiran File: 10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2024
belanja tidak terduga - pengendalian inflasi daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2024/No.13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah mendukung kebijakan
Pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan,
keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan
mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas
perekonomian di daerah; bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya
beli masyarakat, kelancaran distribusi, kestabilan harga
pangan, ketersediaan bahan pangan daerah untuk
masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah,
perlu pengendalian inflasi salah satunya melalui penggunaan
belanja tidak terduga; bahwa penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka
pengendalian inflasi daerah perlu diatur dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pelaksanaan Penggunaan
Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi
Daerah;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah, Kriteria Keperluan Mendesak, Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang Disubsidi, Kelompok Sasaran Penyaluran Subsidi, Besaran Subsidi, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan di Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan agar kawasan perumahan dilengkapi dengan
dukungan penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas yang terpadu dan memadai antar sistem atau antar kawasan dapat terpenuhi dan untuk membangun kawasan perumahan yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur, serta untuk menjamin keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam
penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen PR No. 34/Permen/M/2006; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perbup Bantaeng No. 44 Tahun 2023.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan di daerah dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) antara lain untuk menjamin agar pemanfaatan PSU dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum, mewujudkan kelancaran dan keterllibatan layanan umum, mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan PSU, baik bagi masyarakat, pengembang dan pemerintah daerah, dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan PSU. Hal yang diatur dalam peraturan bupati ini antara lain pemanfaatan lahan untuk perumahan, klasifikasi perumahan, perencanaan PSU, penyediaan PSU, persyaratan rekomendasi perizinan pengesahan site plan, tata cara penyerahan PSU, pengelolaan PSU, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
16 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024
Perbup Kab. Gunungkidul No. 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024
Perbup Kab. Gunungkidul No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024
Mengubah
Perbup Kab. Gunungkidul No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023;
bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut ketentuan dalam
Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
nomor B/900.1.14.1/308/2024 tanggal 27 Maret 2024
perihal Tambahan Anggaran THR THL Tahun Anggaran
2024 dan hasil evaluasi, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
perubahan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana teiah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10
Tahun 2023; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
Nomor 32)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 peraturan daerah Kab.Merangin No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kearsipan, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentan pedoman penyusutan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kab.Merangin.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan pemerintah No.34 Tahun 1979; Peraturan pemerintah No.87 Tahun 1999; Peraturan pemerintah No.28 Tahun 1012; Peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No.25 Tahun 2012; Peraturan daerah Kab.Merangin No.10 Tahun 2016; Peraturan daerah No.5 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
UU No.12 Tahun 1956 telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.6 Tahun 2016 telah diubah dengan peraturan daerah No.5 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.1 Tahun 2022; Pdaerah Kab.Tanjung Jabung Barat No.3 Tahun 2023; Peraturan bupati Kab.Tanjung Jabung Barat No.32 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kab.Tanjung Jabung Barat No.37 Tahun 2016;
Ketentuan umum, Jenis,susunan,dan bentuk naskah dinas, Pembuatan naskah dinas, Pengamanan naskah dinas, Penjabat penandatanganan naskah dinas, Pengendalian naskah dinas, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang GENERASI LITERASI DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mencerdaskan ketudupan bengsa sebagairnana diarnanatkan dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan serta mcmbudayakan kcsadaran masyarakat agar gemar membaca dan menulis, maka perlu dilakukan upayakoordinasi, sinkronlsaei, dan integrasi;
b. bahwa salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan gernar membaca di Kabupaten MUMo Jamb~ adalah melalui gerakan literasi, sehingga dlperlukan regulasi yang berkesinambungan untuk memberikan landasan dan kepas tian hukum pelaksanaan gerakan literasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.20 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dnegan UU No.54 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.74 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; PP No.24 Tahun 2015; PP No.12 tahun 2017; PP No.57 Tahun 2021 telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022; Peraturan menteri pendidikan No.35 Tahun 2006; Permendagri No.1 Tahun 2013; Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.23 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi No.7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekmologi No.32 Tahun 2022; Peraturan Perpustakaan Nasional No.4 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No.4 Tahun 2013 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No.2 Tahun 2018;
Ketentuan Umum, Ruang lingkup; Tata kelola dan peran pemangku kepentingan, Strategi gerakan literasi daerah, Pendanaan, Penilaian dan evaluasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
