DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2010/No.4 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah / Beras Petani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya guna menjaga stabilitas harga gabah / beras di
tingkat petani} Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui anggaran yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2010 akan memberikan bantuan berupa dana
talangan kepada beberapa Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di
Kabupaten Purworejo untuk pembelian gabah / beras dari petani; bahwa guna memberikan pedoman dalam pemberian dana talangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan
Untuk Pembelian Gabah / Beras Petani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah /Beras Petani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2010.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 523.5/20 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pemasaran perikanan di
Kabupaten Temanggung dan penggunaan fasilitas
penunjang di Pasar lkan Dangkel supaya dapat berdaya
guna dan berhasil guna maka perlu diatur struktur dan
besarnya tarif retribusi yang berpedoman pada Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 1 Tahun 2002
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Pengelolaan Pasar lkan Dangkel;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Peraturan Daerah K.abupaten T emanggung Nomor 1 T ahun 2002; Peraturan Daerah K.abupaten T emanggung Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan pasar ikan dangkel, nama dan obyek serta subyek retribusi, tata cara perijinan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa pada TA 2008, Pemkab Purworejo mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari APBN; bahwa agar dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian pemkab Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan dana tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemkab Purworejo TA 2009;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 1995; UU No 11 Tahun 1995; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 84/PMK.07/2008; Pergub Jateng No 9 Tahun 2009; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan DBHCHT, rencana kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCHT, sanksi atas penyalahgunaan DBHCHT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 68 Tahun 2009
PERUSAHAAN DAERAH - PENGHASILAN, JASA PRODUKSI, JASA PENGABDIAN, DAN CUTI
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2009/No. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan, Jasa Produksi, Jasa Pengabdian, Dan Cuti Pada Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata
Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kinerja dari Perusahaan Daerah Bhumi Phala
Wisata maka perlu adanya ketentuan mengenai Penghasilan, Jasa
Produksi, Jasa Pengabdian, dan Cuti pada Perusahaan Daerah Bhumi
Phala Wisata Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penghasilan,
Jasa Produksi, Jasa Pengabdian, dan Cuti pada Perusahaan Daerah
Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan, jasa produksi, jasa pengabdian, cuti.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 67 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pengunjung Pada Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 huruf h Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009, maka Direksi
mempunyai kewenangan mengusulkan tarif dengan
persetujuan Badan Pengawas pada Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Tarif Pengunjung pada Perusahaan
Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama dan lokasi obyek wisata, tarif pengunjung dan pemanfaatan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
Peraturan Supati Temanggung Nomor 29 tahun 2009 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program pendidikan berbasis kewirausahaan (Enterpreneurship) di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradapan bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab perlu diciptakan program pendidikan berbasis kewirausahaan (enterpreneurship);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.20 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2005, UU No.35 Tahun 2007, PP No.19 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.74 Tahun 3008, Permendik No.11 Tahun 2005, Permendik No.22 Tahun 2006, Permendik No.23 Tahun 2006, Permendik No.24 Tahun 2006, Permendik No.12 Tahun 2007, Permendik No.13 Tahun 2007, Permendik No.16 Tahun 2007, Permendik No.10 Tahun 2009, Kepmendik No.044/U/2002, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ; Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Program Pendidikan Kewirausahaan, Standar Kompetensi Program Pendidikan Kewirausahaan, Bentuk Satuan Pendidikan Kewirausahaan, Kerjasama Satuan Pendidikan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2009.
Perbup ini memiliki 8 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 63 Tahun 2009
PUPUK BERSUBSIDI - ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) SERTA PENYALURAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2009/No.57 Seri E Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dl Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyediakan pupuk guna
kepentingan petani, maka berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009
telah dialokasikan pupuk bersubsidi untuk
Kabupden/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2010; bahwa guna memberikan pedoman dalam
pendistriousian pupuk sesuai dengan kebutuhan
masinc-masing Kecamatan dan untuk menjaga tingkat
harga pupuk di Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan Alokasi dan Harga Ecerah Tertinggi
(HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
sektor pertanian di Kabupaten Purworejo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainiana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) serta Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2010;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/UM/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/Tp.270/7/1985; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/7/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET), pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2010.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 46 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan pemberdayaan ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjamin kelestarian sumberdaya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perijinan; bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan; izin usaha perikanan karena belum ditetapkanya Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, perlu adanya pengaturan mengenai perizinan usaha perikanan tangkap dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/MEN/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur tentang Usaha Perikanan Tangkap terdiri dari : Usaha Penangkapan Ikan; dan Usaha Pengangkutan Ikan. Usaha penangkapan ikan adalah Usaha Penangkapan Ikan di laut. Usaha pengangkutan ikan adalah usaha pengangkutan ikan di laut yang menggunakan kapal pengangkut ikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2009.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 40 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kabupaten Purworejo Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan
dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah, maka
Pemerintah mencanangkan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dimana beberapa desa di Kabupaten Purworejo termasuk wilayah yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut; bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUA P) di Kabupaten Purworejo Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/05.140/1/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT. 140/3/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis operasional pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2009.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
