PERBUP Kab. Banjarnegara No. 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar pemungutan pelayanan
kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium
Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;
bahwa dengan terjadinya inflasi maka tarif
Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan perlu disesuaikan;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemungutan tarif pelayanankesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan, perlu
diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun
2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 diubah.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pemalang No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan penanaman
modal di Kabupaten Pemalang, maka perlu
penguatan penerapan penyelenggaraan perizinan
berusaha dan pelayanan terpadu satu pintu;
bahwa dengan adanya perkembangan sistem Online
Single Submission berbasis risiko guna memberikan
pelayanan berusaha secara cepat maka terdapat
pengembangan jenis izin di berbagai sektor; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ten tang Penerbitan
Surat Keterangan Penelitian, perlu adanya
penerbitan surat keterangan penelitiansehingga
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di
Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang, perlu
disesuaikan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan ayat (4a) pada pasal 6, perubahan ayat (7) Pasal 6, perubahan ayat (2) Pasal 19, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21, perubahan ayat (2) Pasal 23, perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Izin Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan perizinan oleh pemerintahan daerah harus disusun kebijakan yang baik, komprehensif dan terpadu. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan reklame perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut agar lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ni mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame yaitu Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus serta ditambahkan 2 (dua) ayat dan Ketentuan ayat ( 1 ) diubah, ayat (3) dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 12 (dua belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Pendanaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2023.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, perlu diatur;
b. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang optimal;
c. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban pasien gawat darurat diperlukan suatu system penanganan korban pasien yang terpadu dan terintegrasi dengan pihak terkaiy;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk Public Safety Center;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permekes No.16 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) yang
menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan
kesejahteraan Aparatur Sipil Negara maka perlu
dilakukan upaya peningkatan pelayanan dan
perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara;
bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara
dapat dilaksanakan dalam bentuk Jaminan
Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan pendampingan bantuan hukum kepada
Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah;
bahwa sesuai Ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan
berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja,
kematian dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil
Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan
dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perlindungan, Pelayanan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan NonBerusaha di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah; bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Nonberusaha, diperlukan penyesuaian
seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan
regulasi sehingga pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan
Nonberusaha dapat berjalan sebagaimana mestinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Perizinan Nonberusaha di Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Perizinan Berusahan dan Perizinan NonBerusaha, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cilacap Bercahaya dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa,
secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi,
sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam
Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi
Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di
daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya
kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya
diwujudkan dengan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi
warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait
program-program perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan; bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan
sinergitas, peningkatan akses, serta integrasi layanan Pusat
Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf i
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka Pemerintah
Daerah memfasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan
Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cilacap Bercahaya
dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Puskesos SLRT, Layanan Puskesos SLRT, Koordinasi dan Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonelektronik
ABSTRAK:
bahwa ruang wilayah merupakan sumber daya yang perlu
ditingkatkan pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna
dan berhasilguna sehingga kualitas ruang wilayah dapat
terjaga berkelanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan;
bahwa guna mewujudkan kualitas ruang wilayah yang
terjaga dan berkelanjutan diperlukan pelaksanaan
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
nonelektronik; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang nonelektronik diperlukan pengaturan dalam bentuk
peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peratura Bupati tentang Pelaksanaan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Nonelektronik;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Nonelektronik
Bab III Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
