Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2018 ;
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Sejahtera Kabupaten Natuna Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa penyaluran Program Beras Sejahtera untuk Masyarakat Prasejahtera di Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk mengurangi beban Pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat
UU NO. 7 TAHUN 1996; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 13 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 15 TAHUN 2017; PP NO. 68 TAHUN 2002; PP NO. 58 TAHUN 2005; PERPRES NO. 15 TAHUN 2010; PERPRES NO. 48 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9/HUK/2018;
Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Rastra adalah Program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial berbasis keluarga kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat melalui penyaluran Beras Sejahtera dalam jumlah 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga / biaya tebus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2019
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGGANTI SEWA RUMAH KEPADA WARGA RELOKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGGANTI SEWA RUMAH KEPADA WARGA RELOKASI TAHAP II (MANDIRI) KORBAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO
ABSTRAK:
Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangguiangan Bencana yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; Dalam rangka penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung, Pemerintah Pusat tidak lagi menyalurkan anggaran sewa rumah melalui Dana Siap Pakai untuk warga relokasi tahap II (mandiri) yang belum menempati hunian tetap karena fasilitas pendukung belum selesai dibangun tahun 2018; Berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 24 September 2018 bertempat di ruang rapat Bupati Karo terkait dengan usulan sewa rumah bagi warga desa yang terdampak erupsi Gunung Sinabung, diputuskan anggaran sewa rumah untuk warga relokasi tahap II (mandiri), ditampung dalam APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2019.
Kriteria Lokasi dan Penerima Bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ALOR TAHUN 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Alor Tahun 2019-2023
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Alor No. 17 Tahun 2008
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Perencanaan Penanggulangan Bencana; V. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2019
ALOKASI DANA DESA-DAN-BANTUAN KEUANGAN-KEPADA-DESA DALAM-KABUPATEN BANYUASIN-TAHUN ANGGARAN-2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Perda No. 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 144 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur ketentuan terkait : Asas dan prinsip ADD dan Bantuan Keuangan; Maksud dan tujan pengakalokasian ADD dan Bantuan Keuangan; Sumber anggaran, pengalokasian dan penghitungan ADD dan Bantuan Keuangan; Perencanaan, penyaluran, dan pencairan ADD dan B;antuan Keuangan; Pihak yang terlibat dalam pembinaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No 16 Tahun 2016 ttg Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2017 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial, bahwa sehubungan adanya dinamika dalam pengelolaan belanja bantuan sosial, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah :Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.07/2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun
2010, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun
2016, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun
2018.
Materi pokok : Ketentuan Pasal 14 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2019
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MUKOMUKO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Mukomuko
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 36 Tahun 2018
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017
1. Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
2. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah
3. Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
program pemerintah daerah dalam pembangunan,
desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus
kepada desa, bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus
kepada desa dapat berjalan dengan tertib, serta dapat
berdayaguna dan berhasil guna perlu diatur
pelaksanaannya, bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara dan
pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan
dalam peraturan kepala daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018.
Materi pokok : Pemberian bantuan keuangan khusus, Mekanisme bantuan keuangan khusus, Pelaksanaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
Jumlah halaman : 10 HLM; Lampiran : 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2019
TATA CARA - PEMBERIAN - PERTANGGUNGJAWABAN - BELANJA TIDAK TERDUGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 24 Tahun 2005; Perpres Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PERMENDARI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 14 Tahun 2016; PERDA Nomor 7 Tahun 2012; PERDA Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 10 Tahun 2017; PERDA Nomor 4 Tahun 2018
PERBUP ini Mengatur Mengenai Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Dengan ditetapkan Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2019
BANTUAN - BEASISWA - MASYARAKAT MISKIN - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat miskin dalam Kab. Batang Hari yang sedang menempuh pendidikan dasar, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan beasiswa bagi Masyarakat Miskin dalam Kab. Batang HarI Tahun 2019.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU N0. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 5 Tahun 2006; PP No. 17 Tahun 2010; Perda No. 17 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2017; Perbup No. 90 Tahun 2017.
Perbup Ini mengatur mengenai Bantuan Beasiswa bagi Masyarakat Miskin dalam Kab. Batang Hari Tahun 2019, meliputi: Maksud dan Tujuan; Sasaran Penerima Bantuan Beasiswa; Persyaratan Penerima Bantuan Beasiswa; Pemanfaatan Dana; Besaran Dana Bantuan Beasiswa; Tata Cara Pemberian Bantuan Beasiswa; Sumber Dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
