Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus sehingga pemberian bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa sesuai dengan tujuan dan sasarannya sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal tanggal 2 April 2018 Perihal Usulan Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 56 Tahun 2018
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Perda Kabupaten pandeglang Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah kab Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2003; UU No 16 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 42 Th 2013; Permenkum No 3 Th 2013; Permenkum no 10 th 2015; Perda kab pandeglang No 8 th 2017; Perda Kab Pandeglang 6 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Masyarakat Tidak Mampu; 5. Tata Cara Verifikasi Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan Calon Pemberi Bantuan Hukum; 6. Persyaratan dan Tata cara Pemberian bantuan Hukum; 7. Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Program bantuan Hukum; 8. Tata Cara Penyaluran Dana bantuan Hukum; 9. Tata Cara Dan Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum; 10. Sanksi Administratif; 11. Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kabupaten Berau sejahtera unggul dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan kampung dibutuhkan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas dalam pembinaan pemerintahan kampung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk
Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendes PDTT No.3 Tahun 2015; Pergub Kaltim No.26 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Pejuang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Menuju Masyarakat Sejahtera. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pejuang SIGAP;
b. pembinaan dan pengawasan; dan
c. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kab Temanggung Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah dan menangani kerentanan sosial penduduk miskin di Kabupaten Temanggung selama masa berkabung, maka diperlukan perlindungan sosial; bahwa dalam rangka mewe=ujudkan perlindungan sosial tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memberikan santunan kematian dalambentuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Temanggungn No 11 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perbup Temanggung No 29 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme penyaluran santunan kematian yaitu ahli waris harus melengkapi syarat administrasi, pembiayaan dibebankan pada APBD Tahun 2019 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial Santunan Duka Cita. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Keada Dinsos.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 55 Tahun 2018
KRITERIA - KETENTUAN - PELAKSANAAN PENYALURAN - DANA BANTUAN SOSIAL - SANTUNAN KEMATIAN - MASYARAKAT MISKIN - KABUPATEN BATANG HARI - PERUBAHAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Untuk tertib administrasi kelancaran pembayaran santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Batang hari, terutama bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia, maka perlu mengubah Perbup Batang hari No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian bagi masyarakat miskin di kabupaten Batang Hari Tahun 2018.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 11 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2017; Perda No. 35 Tahun 2016; Perbup No. 90 Tahun 2017; Perbup No. 36 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan atas Perbup Batang hari No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Santunan Kematian bagi masyarakat miskin di kabupaten Batang Hari Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Menghapus ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c;
Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau; bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat; bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan diperlukan regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum: UU No.37 Tahun 2003; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2015; Perpres No.83 Tahun 2017; Permentan No. 11/Permentan/KN.130/4/2018; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan, pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2018
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA PENGADEGAN KECAMATAN MAJENANG UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG I, DESA PANULISAN BARAT KECAMATAN DAYEUHLUHUR UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG II DAN DESA WRINGINHARJO KECAMATAN GANDRUNGMANGU UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG III TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Pengadegan Kecamatan Majenang Untuk Kegiatan Tni Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Desa Panulisan Barat Kecamatan Dayeuhluhur Untuk Kegiatan Tni Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Ii Dan Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Untuk Kegiatan Tni Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Iii Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; dalam rangka percepatan pembangunan desa serta membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I di Desa Pengadegan Kecamatan Majenang, Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II di Desa Panulisan Barat Kecamatan Daeyeuhluhur, dan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Tahun 2018, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Peruntukan bantuan Keuangan; Perencanaan, Alokasi dan Penggunaan Bantuan Keuangan; Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Berau Sejahtera
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga miskin perlu adanya keterpaduan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau; bahwa untuk kelancaran keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dipandang perlu membuat Kartu Berau Sejahtera yang menjadi identitas keluarga miskin untuk mendapatkan/ mengakses pelayanan dari Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Kartu Berau Sejahtera.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Berau Nomor 12 tahun 2012; Perda Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2015.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Sasaran; Bab III Pemutakhiran Data; Bab IV Pelayanan Kbs; Bab V Penyedia Pelayanan Kbs; Bab VI Pembiayaan; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 54 Tahun 2018
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Blora No. 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Mengubah
PERBUP Kab. Blora No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
BANTUAN KEUANGAN -TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan
pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah
Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a Pasal 7, huruf f dan huruf g Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan penghapusan ayat (4) dan ayat (5), perubahan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13, ayat (1) huruf b angka 1 dan ayat (3) Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 diubah.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
ABSTRAK:
bahwa demam berdarah dengue merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes Albopictus yang sangat berbahaya dan mematikan serta sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya
UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 1991, Permenkes No.8 Tahun 2014, Perbup No.50 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan dan Tanggung Jawab; Peran, Hak dan Kewajiban Masyarakat Serta Pemangku Kepentingan; Karakteristik dan Cara Penularan DBD; Pengendalian Penyakit DBD; Koordinasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
