Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan pembagian Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015,Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009,Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yaitu tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Rehabilitasi RTLH, Besarnya alokasi azas merata/sama untuk setiap desa/kelurahan pada kegiatan Rehabilitasi RTLH, Besarnya alokasi azas proporsional untuk setiap desa/kelurahan pada kegiatan Rehabilitasi RTLH, Jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga dan Pembagian jumlah RTLH tiap desa/kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana yang Bersumber dari Masyarakat dan Dunia Usaha
ABSTRAK:
bahwa guna membantu Kabupaten/Kota lain dalam upaya menanggulangi dampak bencana alam, disaat kebutuhan Kabupaten Banjarnegara sudah cukup terpenuhi pasca terkena bencana alam, maka perlu menyalurkan bantuan berupa uang ke Daerah/Kabupaten lain; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Yang Bersumber Dari Masyarakat Dan Dunia Usaha;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini memuat tentang perubahan eberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Yang Bersumber dari Masyarakat dan Dunia Usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 (Diubah)
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 74 Tahun 2018
TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR TETAP, KOORDINASI INSTANSIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LUWU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Tetap, Koordinasi Instansional Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Pada Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efesiensi, efektivitas dan
akuntabilitas pelaksanaan koordinasi
instansional
pencegahan, penanggulangan kebakaran dan kegiatan
lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu,
maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Prosedur tetap, Koordinasi
Instansional dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Luwu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Prosedur tetap Koordinasi Instansional Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran dan kegiatan lingkup Dinas
Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
•
- 2 -
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu;
6. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016
tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SUBTANSI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KOORDINASI INSTANSIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. LUWU
BAB III PELAKSANAAN
BAB IV MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
BAB V KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
nomor 74 tahun 2018
52 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan dan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga yang Tidak Dapat Direncanakan
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23A ayat (1) Permendagri No 13 Tahun 2018. Dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan penggunaan dan pemberian belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 tahun 2014; Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 13 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Tegal No 4 tahun 2015; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : sasaran penerima, besaran, tata cara pemberian, pembiayaan, pengelolaan dna pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 73 Tahun 2018
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Purbalingga No. 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
PERBUP Kab. Purbalingga No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
PERBUP Kab. Purbalingga No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Mengubah
PERBUP Kab. Purbalingga No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sarana prasarana di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel, perlu dialokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu tentang Penyaluran dan Pencairan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Keluarga Miskin yang Tidak Termasuk Peserta Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 72 Tahun 2018
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - badan - penanggulangan - bencana - daerah
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BD.2018/72
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2018 guna mengtaur Keuddukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Penggulangan Bencana Daerah maka perlu menetapkan perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja Badan Penaggulangan Bencana.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 24 tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU no. 21 Tahun 2012; UU No. 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 tahun 2008; PP BNo. 18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 16 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 114 tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penagnggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda no. 6 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokojk Fungsi Dan Uraiqan Tugas, Tata Kerja Kepegawiaan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 70 Tahun 2018
BANTUAN KEUANGAN -TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2018/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di kab Purbalingga secara efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perda Kab Purbalingga No 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Purbalingga No 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kab Purbalingga No 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemdes untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di Kab Purbalingga Tahun 2018; bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemdes untuk biaya pemilihan Kepala Desa di Kab Purbalingga Tahun 2018, maka perlu menyusun pedoman pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporannya dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemdes untuk biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kab Purbalingga No 2 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, biaya pemilihan kepala desa, penggunaan bantuan keuangan pemerintah, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Hukum bagi Warga Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, orang miskin atau kelompok orang miskin, tata cara verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum, tata cara program bantuan hukum, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum, tata cara dan mekanisme pelaporan prtanggungjawaban, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
