Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 74 Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Tetap, Koordinasi Instansional Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Pada Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBTANSI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KOORDINASI INSTANSIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. LUWU BAB III PELAKSANAAN BAB IV MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUANPENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 74 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Tetap, Koordinasi Instansional Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Pada Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Belopa

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2018

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu

Bidang

Halaman ini telah diakses 795 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbu no. 74 tahun 2018 ttg sop dinas pemadam kebakaran.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR TETAP, KOORDINASI INSTANSIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LUWU

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Tetap, Koordinasi Instansional Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Pada Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan koordinasi instansional pencegahan, penanggulangan kebakaran dan kegiatan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur tetap, Koordinasi Instansional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur tetap Koordinasi Instansional Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan kegiatan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • - 2 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu; 6. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBTANSI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KOORDINASI INSTANSIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. LUWU BAB III PELAKSANAAN BAB IV MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
nomor 74 tahun 2018
52 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521