Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE; Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyelenggaaran E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 55)
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan satu data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; eraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) bab dan 43 (empat puluh tiga) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kebijakan Straregis; Jenis Data; Prinsip Satu Data; Penyelenggara Satu Data; Penyelenggaraan Satu Data; Koordinasi Dan Kerjasama; Pemanfaatan Data; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 30 Tahun 2022
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi yang efektif, efisien dan
berkesinambungan, maka diperlukan sistem
pemerintahan berbasis elektronik; Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diatur tentang 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Rakyat; 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam
Sistem Elektronik; 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik; 18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 131
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan; 19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 70 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Proses Bisnis, Infrastruktur SPBE, Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, Jaringan
Intra, Sistem Penghubung Layanan, Aplikasi SPBE, Pranata Komputer, Keamanan SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengguna SPBE, Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus, Teknologi Informasi dan Komunikasi. BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP. BAB III
RUANG LINGKUP. BAB IV
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Umum. Bagian Kedua
Arsitektur SPBE. Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE. Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE. Bagian Kelima Proses Bisnis. Bagian Keenam
Data dan Informasi. Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE Paragraf 1
Umum Paragraf 2
Pusat Data Pemerintah Daerah Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE
Paragraf 1
Umum Paragraf 2
Aplikasi Umum Paragraf 3
Aplikasi Khusus. Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE. Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE
Paragraf 1
Umum Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE Paragraf 5
Nama Alamat Elektronik Pemerintah Daerah Paragraf 6
Email Pemerintah Daerah. BAB IV
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum Bagian Kedua
Manajemen Risiko Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi Bagian Keempat
Manajemen Data Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE. BAB V
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. BAB VI
PENYELENGGARA SPBE. BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH. BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE. BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN. BAB X
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Soppeng Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan SIstem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Peraturan Bupati Kudus Nomor
48 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten
Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten
Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggara SPBE
Bab III Tata Kelola SPBE
Bab IV Manajemen SPBE
Bab V Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bab VI Pemantauan dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 dicabut.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta
pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu
menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permenkominfo No.5 Tahun 2015; Permenkominfo No.20 Tahun 2016; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permenkominfo No.8 Tahun 2019; Peraturan BSSN No.10 Tahun 2019; Permenpanrb No.59 Tahun 2020; Permenpanrb No.5 Tahun 2020; Permenpanrb No.7 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pedoman dan manajemen pembentukan SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
33 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 72 A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018; dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Penjelasan 2 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Aplikasi Provincial Kabupaten Road Management System di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan aset jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah di Kabupaten Sambas, perlu diatur penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Jalan Daerah (Provincial/ Kabupaten Road Management System) sebagai alat bantu dalam proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran penanganan jalan kabupaten
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/ M/2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4
Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, aplikasi PKRMS, pembiayaan, pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
8 Halaman Peraturan dan 7 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
