Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

Menemukan 851 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 11 Tahun 2002

RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

RETRIBUSI - IZIN - PENDIRIAN - BENGKEL - KENDARAAN - BERMOTOR

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2002/No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dimungkinkan meningkatnya pelayanan perbengkelan yang semakin berkembang perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi perbengkelan kendaraan bermotor; Berdasarkan pada huruf a agar setiap bengkel kendaraan bermotor memenuhi standarisasi guna tercapainya persyaratan teknis; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU no. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Proses Penerbitan Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor; Prinsip dan Penetapan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2002.
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9 hlmn; 2 pnjlsn

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2002

Penebangan Pohon Pada Perkebunan Besar Di Jawa Barat

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda No.11 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 11 Tahun 2002

Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan dan Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Nias

Pengadaan Barang/Jasa Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda nias no. 11 thn 2002_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2002

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Administrasi dan Tata Usaha Negara Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA-NOMOR-11-TAHUN-2002.PDF

Abstrak

retribusi-izin-Usaha-jasa-konstruksi

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2002/No.26 Seri C 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan serta guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang usaha jasa konstruksi maka perlu mengatur retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomr 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomot 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990.
Peraturan ini mengatur izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha layanan jasa konsultansi percncanaan pekerjaan konstruksi layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2002.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2002

Pajak Hotel

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2002

Retribusi Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
11 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002

Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Retribusi Ijin Usaha

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2002 No.50

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Pernerintah nornor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pernberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka rnelaksanakan Pernungutan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang nornor 13 tahun 1950; Undang-undang nornor 18 tahun 1997; Undang-undang nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang nomor 18 tahun 1999; Undang-undang nomor 22 tahun 1999; Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000; Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1998; Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah nomor 369 / KPTS / M / 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang meliputi Azas Dan Tujuan, Usaha Jasa Konstruksi, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Perijinan Usaha Jasa Konstruksi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Sesarnya Tarip, Struktur Dan Besarnya Tarip, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Kadaluwarsa Penagih, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pelaksanaan Dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2002.
20 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2002

Pakaian Dinas Harian Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
2002_11.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2002

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, Dan Pengadilan Agama Lewoleba

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KEPPRES No.11 TH 2002.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2002.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2002

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2002.