Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002

Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang meliputi Azas Dan Tujuan, Usaha Jasa Konstruksi, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Perijinan Usaha Jasa Konstruksi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Sesarnya Tarip, Struktur Dan Besarnya Tarip, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Kadaluwarsa Penagih, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pelaksanaan Dan Pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Temanggung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Temanggung

Tanggal Penetapan

05 November 2002

Tanggal Pengundangan

07 November 2002

Tanggal Berlaku

07 November 2002

Sumber

LD Tahun 2002 No.50

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Temanggung

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 62 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_kab__No_11_Tahun_2002_tentang_RETRIBUSI_IJIN_USAHA_JASA_KONSTRUKSI2_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Ijin Usaha
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2002 No.50
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Pernerintah nornor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pernberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka rnelaksanakan Pernungutan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, perlu diatur dengan Peraturan Daerah; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang nornor 13 tahun 1950; Undang-undang nornor 18 tahun 1997; Undang-undang nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang nomor 18 tahun 1999; Undang-undang nomor 22 tahun 1999; Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000; Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1998; Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah nomor 369 / KPTS / M / 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang meliputi Azas Dan Tujuan, Usaha Jasa Konstruksi, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Perijinan Usaha Jasa Konstruksi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Sesarnya Tarip, Struktur Dan Besarnya Tarip, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Kadaluwarsa Penagih, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pelaksanaan Dan Pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2002. 20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521