PERBUP Kab. Seruyan No. 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Kurang Mampu Di Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
memberi bantuan biaya pendidikan atau
beasiswamencakup sebagian atau seluruh biaya
pendidikan yang harus ditanggung peserta didik,
termasuk biaya pribadi kepada peserta didik yang
orang tua atau walinya tidak mampu membiayai
pendidikannya dan kepada peserta didik yang
berprestasi,menyesuaikan
dengan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunmaka
perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa
Yang Kurang Mampu di Kabupaten Seruyan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang
Kurang Mampu Di Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Yang
Kurang Mampu Di Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32), diubah
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2018
PERBUP Kab. Banyuwangi No. 3 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI Mengubah pasal 14 dan 15
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara efektif, objektif,
akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif perlu mengubah
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak
Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di
Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan
Bupati.
1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009
tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki
Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat
Istimewa; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2017
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang
sederajat; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang
Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah
Menengah Pertama Di Kabupaten Banyuwangi.
Mengubah ketentuan pendaftaran yaitu:
(1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan 2 (dua) jalur,
yaitu Jalur Zonasi dan Jalur Prestasi Bakat Minat;
(2) Proporsi kuota terdiri atas jalur zonasi 90% (sembilan puluh persen) dan
jalur prestasi bakat minat 10% (sepuluh persen);
(3) Calon peserta didik baru dari SD satu lokasi denga SMP Satu Atap, langsung
diterima pada sekolah tersebut apabila mendaftar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 20 Tahun 2018
KURIKULUM MUATAN LOKAL KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BULUKUMBA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
dalam rangka menumbuhkan semangat dan nilai-nilai budaya yang berkembang di Butta Panrita Lopi untuk pembentukan karakter anak bangsa sejak dini bagi pelajar, maka perlu adanya Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidk pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
1. PELAKSNAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL;
2. KERANGKA KURIKULUM;
3. TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA;
4. EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 15, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 42,
Pasal 46 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (4), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 74 ayat (4), Pasal 77 ayat (6),
Pasal 87 ayat (4), Pasal 95 ayat (4), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (2), Pasal 102 ayat
(3), Pasal 106 ayat (7), Pasal 115 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Mengatur tentang pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
111 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Wisata Pustaka Ceria
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan minat dan budaya baca di
Kabupaten Kebumen, perlu mencanangkan gerakan
wisata pustaka ceria;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
gerakan wisata pustaka ceria, perlu mengaturnya
dalam peraturan bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Wisata
Pustaka Ceria;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 1 Tahun 2014;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Gerakan Wisata Pustaka Ceria yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan yang lebih efisienm mudah, cepat, nyaman dan menyenangkan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sasarannya adalah pengembangan perpustakaan, pustakawan dan pengelola perpustakaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2018
peraturan bupati (perbup) tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak - kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di kabupaten pakpak bharat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama harus diakukan secara efektif objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya anusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk peraturan bupati tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak - kanak sekoalh dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten Pakpak Bharat.
Dasar Hukum dari PERBUP ini adalah : UU No.9 Tahun 2003 ; UU No.20 ahun 2003 ; UU No.33 Tahun 2004 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.19 Tahun 2005 ; PP No.48 Tahun 2008 ; PERMENDIKNAS No.19 Tahun 200 ; PERMENDIKBUD No.160 Tahun 2014 ; PERMENDIKBUD No.137 Tahun 2014 ; PERMENDIKBUD No.57 Tahun 2015 ; PERMENDIKBUD No.22 Tahun 2016 ; PBSNP No.0044/P/BSNP/XI/2017.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Tujuan, Jumlah peserta didik baru dala satu rombongan belajar, perpindahan peserta didik dalam satu daerah, organisasi perangkat daerah terkait, penerimaan peserta didik jenjang PAUD dan TK, Penerimaan peserta didik SD, Penerimaan peserta didik SMP,Pembiayaan Pendaftaran Peserta Didik Baru, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan lain - lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
12 Hlm, Lampiran: I s.d. II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 20 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DAN EKSTRAKURILER PADA SATUAN PENDIDIKAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD. 2018/ No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal Dan Ekstrakuriler pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerapkan Muatan Lokal sebagai Mata Pelajaran di sekolah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal dan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2003; UU No..23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Pp No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.17 Tahun 2010; PP No.19 Tahun 2015; PERMENDIKBUD No.67 Tahun 2013; PERMENDIKBUD No.79 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No.20 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No.21 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No.22 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No.23 Tahun 2016 dan PERDA No.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kurikulum Muatan Lokal dan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Fungsi, Penerapan Muatan Lokal dan ekstrakurikuler dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Pangkalan Bun Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pemerataan akses dan
peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh pemerintah
kabupaten perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis yang
memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan
program pendidikan non formal. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
dang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun
2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor
12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ALIH FUNGSI SATUAN KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS ;
BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SKB SATUAN PNF SEJENIS ;
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI ;
BAB V
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ;
BAB VI
PEMBIAYAAN SATUAN PNF SEJENIS ;
BAB VII
PEMBINAAN ;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini:
a. Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2016 tentang
Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupeten
Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2016 Nomor 31);
b. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/ 14/ORG
Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Bupati Sambas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan cabang Dinas, Perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nso. 27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PermenpanRB No.15 Tahun 2010, Permendikbud No.4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Tata kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Koordinator Wilayah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 14 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Peratuan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kantor Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan kriterian dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 maka
kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan
tidak memenuhi kriteria pembentukan UPTD khususnya
kriterian melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu ,
sehingga perlu mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 42
tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Kantor
Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerinfcih Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Katingan Nomor 81 Tahun 2016;
Mencabut dan menyatakan tidak berlakr lagi Peraturan Bupati Katingan Nomor
42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas Pendidikan pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita E'aerah Kabupaten Katingan Tahun 2017
Nomor 387)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Mencabut dan menyatakan tidak berlakr lagi Peraturan Bupati Katingan Nomor
42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas Pendidikan pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita E'aerah Kabupaten Katingan Tahun 2017
Nomor 387).
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
