Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
ABSTRAK:
Bahwa Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu kepada Bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak azasi bagi Bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1979; UU No.8 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.33 Tahun 2012; Permenles No.15 Tahun 2013; Permenkes No.39 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Program; Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif; Pemberian ASI Eksklusif; Ruanga Laktasi; Inisiasi Menyusu Dini dan Kolostrum; Susu Formula Bayi; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 PP No. 109 Tahun 2012 sebagai upaya untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok maka perlu menetapkan Perbup tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar Hukum Peraruran Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana yelah diubah dengan Uu No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 109 Tahun 2012; Perpres No. 25 Tahun 2021; Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 34 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kawasan Tanpa Rokok, Larangan Bagi Setiap Orang Yang Berada Di Kawasan Tanpa Rokok, Kewenangan Pimpinan Atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, Tanda/Petunjuk/Peringatan Dilarang Merokok Cara Pemasangnya, Sanksi Administratis, Kewenangan Dan Pendelegasian Pemberian Sanksi Administratif, Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 605
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Program Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama bagi ibu bersalin miskin/tidak mampu dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional/kartu indonesia sehat atau sumber pembiayaan yang lain;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Program Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini terdiri dari Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Penerima Manfaat dan Ruang Lingkup, BAB III tentang Penggunaan Dana Jampersal, BAB IV tentang Sasaran dan Persyaratan Sasaran, BAB V tentang Kebijakan Operasional Jampersal, BAB VI tentang Pengajuan Klaim Jampersal, BAB VII tentang Evaluasi Penggunaan Dana Jampersal, serta BAB VIII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 18 Tahun 2021
Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Puncak Jaya
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, -
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Puncak Jaya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi;
bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian /lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nornor 45 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomr 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Preeideri Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian
Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7 /2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017, Permendesa Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 11 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang dasar pelaksanaan konvergensi program percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi untuk menurunkan prevalensi stunting di Daerah dan panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 17 Seri E Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi serta percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purworejo, perlu menerapkan mekanisme pelayanan secara daring;
b. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring ada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daear Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang proses pendaftaran administrasi kependudukan yang pengiriman data/ berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka,
diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran,
kemauan dan kemampuan masyarakat untuk
senantiasa membiasakan hidup sehat;
b. bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah
Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan
Tanpa Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia! Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
7. Undang-Undcing Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administxasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003
tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4276);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara RepubHk Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5380);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan
Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
17. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan menteri
dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013
tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi
Rokok Bagi Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa
Rokok di Lingkungan Sekolah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 161);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pemberdayaaan Masyarakat Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 272);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VI
PEMBIAYAAN
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kab. Sijunjung Tahun 2021 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Nagari dalam Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 HPK sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis dimasa dewasanya. bahwa ditetapkannya Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu Kabupaten Lokasi Fokus Intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021, diperlukan intervensi yang terpadu dan langkah-langkah nyata, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara konvergen, termasuk mendorong Peran Nagari di Kabupaten Sijunjung, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi perlu diatur Peraturan Bupati tentang Peran Nagari Dalam Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 6 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Perpres No. 42 Tahun 2013, Perpres No. 83 Tahun 2017, Permenkes No. 65 Tahun 2013, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PermendesPDTT No. 16 Tahun 2019, PMK No. 61/PMK.07/2019, PermendesPDTT No. 21 Tahun 2020, Perbup Sijunjung No. 6 Tahun 2019
Sasaran Peraturan Bupati ini adalah:
a. sasaran prioritas konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah ibu
hamil dan anak usia nol sampai dula puluh tiga bulan atau rumah tangga
1000 HPK, dan
b.sasaran penting konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah
anak usia dua puluh empat sampai lima puluh sembilan bulan, wanita
usia subur dan remaja putri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2021
Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan
sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada
masyarakat, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Program
Jaminan Kesehatan pada Puskesmas dengan menetapkan
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas;
b. bahwa sehubungan adanya Perubahan Pengaturan tentang
tarif Ambulance, maka Peraturan Bupati Lampung Barat
Nomor 58 Tahun 2019 perlu direvisi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat
Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan pada Puskesmas;
UU No 6 Tahun 1991, UU No 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 24 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 36 Tahun 2014, PP No 101 Tahun 2012, Perpres No 32 Tahun 2014, Perpres No 82 Tahun 2018, PerMenKes No 28 Tahun 2014, PerMenKes No 21 tahun 2016, PerMenKes No 52 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Barat No 8 Tahun 2016, PerBup Lampung Barat No 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
Perubahan Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 58) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020
Halaman : 29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengenakan Tarif Layanan yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan tarif pelayanan sehingga perlu dicabut dan diperbaharui; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan tarif, kebijakan tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, prinsip penetapan pola dan besaran tarif, pengelolaan tarif RSUD, pengelolaan tarif RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
109 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
