Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan menusia yang seutuhnya; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
kualitas pendidikan di kabupaten solok selatan, pada
satuan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak
swasta dengan nomenklatur TK Melati Indah Ulu Suliti, TK Melati Ujung Jalan, TK Nurul Husnah, TK Dharmawanita Persatuan Solok Selatan dan TK
Raudhatul Ilmi, berdasarkan studi kelayakan
adminisntrasi dan teknis telah memenuhi syarat untuk dinegerikan; bahwa nomenklatur UPTD dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan terdapat kekeliruan dalam UPTD Sekolah Dasar sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa Peraturan Bupati Nomor Nomor 65 Tahun 2022
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan
Satuan Pendidikan, masih terdapat kekurangan dan
belum mengakomodir keadaan dan perkembangan
kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 56) di ubah sebagai berikut
1. Setelah nomor urut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 65 ditambahkan nomor urut 10, nomor urut 11, nomor urut 12, nomor urut 13, dan nomor urut 14 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. 2. Ketentuan nomor urut 110 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 65 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2024
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2024 (571)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 12 ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 25 Tahun 2000, UU No 38 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 109 Tahun 2000, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, PP No 2 Tahun 2012, PP No 74 Tahun 2012, PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020, PP No 18 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahunn 2000, PERDA Gorut No 1 Tahun 2023, PERDA Gorut No 1 Tahun 2024, PERDA Gorut No 4 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip
dinamis yang’ efektif dan efisien sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan ayat (2),
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-
pihak yang tidak berhak, perlu diatur sistem klasifikasi
keamanan dan akses arsip dinamis
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PerKAN No. 17 Tahun 2011, Perda Kab. Kampar No. 7 Tahun 2019
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam membuat
klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. untuk melindungi fisik dan informasi arsip dinamis
dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan
akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas,
otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi;
b. untuk mengatur akses arsip dinamis yang sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga
dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh
pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan
kepentingan yang tidak sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
89 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu Menyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kolaka Timur tentang Standar Satuan Harga
Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah diubah
berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-UndangNomor 8 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagimana telah di ubah
dengan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2020
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor
27 tahun tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik
Negara/Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dearah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
9).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
163 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2024
Perbup Kab. Cirebon No. 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kendaraan Dinas Operasional/kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/lapangan Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal
104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang RKPD Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang RKPD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun anggaran 2025 serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2024
PERBUP Kab. Batang No. 72 Tahun 2021 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelengaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab mewujudkan
pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan daerah yang
baik (good local governance) dan akuntabel melalui
pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di lingkungan pemerintah daerah; bahwa untuk mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna
peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perlu
menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang berlaku secara internal mulai dari
penjenjangan dan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja,
reviu laporan kinerja, sampai dengan evaluasi kinerja; bahwa penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penjenjangan dan Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Laporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Pembinaan, Pemantauan dan Supervisi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Peraturan Bupati Batang Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2022 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci; Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
UU No.58 Tahun 1958; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.52 Tahun 2011; Peraturan Menteri PAN-RB No.35 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.1 Tahun 2023; Peraturan ANRI No.5 Tahun 2021; Perda Kab. Kerinci No.5 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis, susunan dan bentuk naskah dinas; pembuatan naskah dinas; pengamanan naskah dinas; pejabat penandatangan naskah dinas; dan pengendalian naskah dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Kerinci No.27 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
74 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan surat direktori jenderal perimbangan keuangan republik indonesia No S-39/PK/2024 tanggal 23 april 2024 perihal pemberitahuan penyampaian peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian alokasi dana desa (ADD) per desa dan evaluasi pemenuhan ADD Tahun 2024, dan pemberitahuan mengalokasikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kb/kota untuk desa, Kec. dan Kelurahan TA>2024 dari pemerintah provinsi jambi, serta dalam rangka tertib Adm anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara berdaya guna, perlu dilkaukan perubahan sebelum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dn antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan sub rincian objek;
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bagian keempat pergeseran anggaran pasal 163 dan pasal 164 ayat 2 dan sebagaiman dimaksud BAB VI.D.1.c lampiran peraturan mnetri dalam negeri No 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati tebo No 85 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 telah diubah terakhir dengan peraturan bupati No 12 Thaun 2024 tnetang perubahan kedua atas peraturan bupati tebo No 85 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 telah diubah telakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; UU No 28 Tahun 2022; Peraturan pemerintah No 109 Tahun 2000; Peraturan pemerintah No 23 Tahun 2005 telah diuabh dengan peraturn pemerintah republik indonesia No 74 Tahun 2012; peraturan pemerintahan No 55 tahun 2005; Peraturan pemrintahan No 5 Tahun 2009 telah diubah beberapa kali dengan peraturan pemrintah No 1 Tahun 2018; Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan pemerintahan No 18 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No 33 Tahun 2018; peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No 13 tahun 2019; Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2020; Peraturan presiden republik indonesia No 76 Tahun 2023; Peraturan menteri dalam negeri No 52 Tahun 2012; Peraturan menteri dalam negeri No 62 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No 36 Tahun 2018 telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No 78 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No 9 Tahun 2021; Peraturan menteri keuangan No 43/PMK.07/2021; Peraturan meteri dalam negeri No 15 Tahun 2023; Peraturan menteri keuangan No 146; Peraturan daerah Kab.Tebo No 15 Tahun 2021; Peraturan daerah Kab.Tebo No 5 Tahun 2023; Peraturan daerah Kab.Tebo No 9 Tahun 2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
a. bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan dasar berupa
penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan
merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam
rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;
b. bahwa untuk mendukung Percepatan pencapaian
tujuan pembangunan, khususnya sektor air minum
dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, perlu disusun Rencana Aksi Daerah
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2023-2027;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2019; PP No 122 Tahun 2015; PP No 13 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Permen PUPR No 1 Tahun 2009; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permen PUPR No 27 Tahun 2016; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Tanjabtim No 2 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur terkait Ketentuan Umum, Peran Fungsi dan Kedudukan RAD AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023-2027; Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023-2027; Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023-2027; Pembiayaan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
