Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan Masa Orientasi Siswa SMP,SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, ketertiban dan efektivitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Masa Orientasi Siswa SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015 serta agar lebih memberikan kepastian hukum, perlu menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 11998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2013
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pamekasan Nomor 26 Tahun 2013;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pamekasan Nomor 6 Tahun 2014;
Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2217/103.02/2014 tanggal 10 April
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur
Tahun Pelajaran 2014/2015;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2218/ 103.02/2014 tanggal 10 April
2014 tentang Hari Sekolah dan Harl Libur Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran
2014/2015;
Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Masa Orientasi Siswa SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2014.
Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 2013
PERBUP Kab. Cianjur No. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan DInas Pendidikan Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan pendidikan minimal bagi setiap masyarakat Kabupaten Cianjur untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi Dinas pendidikan Kabupaten Cianjur di bidang penyelenggaraan sekorah menengah pertama. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMPNJ masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 rahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011; dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan DInas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kelembagaan 3. Organisasi dan Tata Kerja 4. Pembiayaan 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2013.
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengalokasikan Bantuan Dana Operasional Sekolah/Madrasah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Implementasi Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah, Organisasi Pelaksana; Prosedur Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah; Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Daerah; Monitoring dan Supervisi; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Lamp 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Al Qur'an
ABSTRAK:
Pendidikan Al-Qur’an merupakan bagian dari upaya
untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka
dipandang perlu melaksanakan kegiatan pendidikan AlQur’an
di
Kabupaten
Barito
Kuala. pendidikan Al-Qur’an merupakan salah satu
kewajiban bagi umat muslim sehingga pelaksanaan
pendidikan Alqur’an bagi siswa PAUD, SD dan SMP
merupakan upaya strategis dalam rangka membangun dan
membentuk generasi muda yang berakhlak dan berwawasan
Qur’ani. PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Barito Kuala dapat
melaksanakan kegiatan pendidikan Al-Qur’an sebagai upaya
meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan
kehidupan beragama sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tentang
Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendidikan Al-Qur’an.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23
Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Nomor
7 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat tentang Pendidikan Al Qur'an, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an; Pendidik dan Pengajar; Sarana dan Prasarana Pendidikan; Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Al Qur'an; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/202
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dapat berjalan non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, perlu diatur pelaksanaan penerimaan siswa didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tata cara penerimaan, Peserta Didik Baru,Pendataan dan Pemutakhiran Data, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
16 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 27 Tahun 2015
pendidikan - PESERTA DIDIK BARU - SISTEM ONLINE DAN OFFLINE
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Dan Offline Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas secara objektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tingkat intelektualitas, minat dan bakat, asal sekolah, domisili calon siswa serta persyaratan lainnya, maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru secara online dan offline; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online dan Offline pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 tahun 2003; UU No 3 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Permendiknas No 34 Tahun 2006; Permendiknas No 19 Tahun 2007; Permendiknas No 41 Tahun 2007; Permendiknas No 5 Tahun 2015; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan PPDB Online dan Offline melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi. Diatur juga mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang organiasi penyelenggara PPDB Online dan Offline serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2015 ten tang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online pada
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan Dan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Offline
pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah
Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama
Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa di Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik wajib untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak setiap anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
b. bahwa guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak yang didalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, salah satu upaya pencegahan kerentanan kepada anak adalah dengan menerapkan standar sekolah ramah anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
mengatur tentang penyelenggaraan satuan pendidikan ramah anak yang memuat prinsip konsep dan tujuan, penyelenggaraan SRA, pengawasan evaluasi dan pembinaan, partipasi masyarakat, pembiayaan, penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Melalui Program Calakan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Kurang Mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
