Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.499 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Dan Retribusi Perpustakaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Pergub 55 tahun 2006.PDF

retribusi pelayanan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD. 2006/56

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Dan Retribusi Perpustakaan Daerah

ABSTRAK:

A. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Dan Retribusi Perpustakaan Daerah Telah Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Maka Guna Mendukung Kelancaran Pelaksanaannya Perlu Mengatur Petunjuk Pelaksanaannya; B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Dan Retribusi Perpustakaan Daerah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : LAYANAN PERPUSTAKAAN; BAB III : TATA CARA MEMPEROLEH KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN; BAB IV : HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI; BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2006.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

pergub_97_th_2005.pdf

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 97, BD.2005/No.97

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E Nomor 1, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Namer 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2002; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2002;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketetuan umum, ketentuan peizinan, retribusi, pembagian hasil retribusi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan ketentian penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
15 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

pergub_91_th_2005.pdf

perizinan usaha perikanan

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 91, BD.2005/No.91

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 2, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Gurbenur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Gurbenur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2002;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan perizinan, retribusi, pembagian hasil retribusi, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005.
19 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

pergub_14_th_2005.pdf

PETUNJUK-PELAKSANAAN-PENYELENGGARAAN-IZIN-PEMBANGUNAN-BANDAR-UDARA-KHUSUS-DI-PROVINSI-JAWA-TENGAH

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD.2005/No.14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergup ini adalah: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Di Propinsi Jawa Tengah;
Dasar Hukum Pergup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26); 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112); 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131); 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 25);
Materi Pokok Pergup ini adalah: Pengurusan izin Pembangunan Bandar Udara Khusus dapat dilakukan oleh Badan Jasa Pelayanan Izin yang terdaftar di Dinas. Permohonan izin pembangunan Bandar Udara Khusus oleh Badan atau Instansi Pemerintah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas. Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus diberikan dalam bentuk penerbitan surat Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2005.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2003

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Kepgub No.60 Tahun 2003 t... Usaha Perikanan.pdf

PETUNJUK

2003

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD.2003 / NO.60

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan Perlu penjabaran dari beberapa ketentuan didalamnya sebagai petunjuk pelak- sanaan. b. bahwa berdasarkan adanYa pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 2. a 4. tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Pqp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Tahun I 964 Nomor 94, Thmbahan LembaranNegara Nomor 2687); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246.Tanbatran Lembaran Negara Nomor 4048"): Undang-undang Nomor 22 Tahw 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1.999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7 2, Twnbahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor I 5 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14l Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4058). 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (l-embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4139); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ATahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 52 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Izin Reklame

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Purbalingga No. 87 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Download file:

PERBUP NO 52 TH 2024_sign.pdf

izin reklame

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD.2024/NO.52

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Reklame

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, penyelenggaraan Reklame, Ketentuan Perizinan, Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Reklame, Pengawasan, Penertiban dan Pembongkaran Reklame, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015 dicabut.
23 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 40 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Orgen Tunggal Kabupaten Pesawaran

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUB Pesawaran Nomor 40 Tahun 2024.pdf

PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL KABUPATEN PESAWARAN.

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 678

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Orgen Tunggal Kabupaten Pesawaran

ABSTRAK:

Dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat khususnya di kabupaten pesawaran, maka perlu mengatur penyelenggaraan kegiata hiburan organ tunggal kabupaten pesawaran.
Dasar Hukum ini adalah UU NO. 33 Tahun 2007, UU NO. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015; PERDA KAB.PESAWARAN NO. 4 Tahun 2021; PEBUP KAB.PESAWARAN NO. 8 Tahun 2022.
Perauran PERGUB ini menetapkan mengenai Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Organ Tunggal Kabupaten Pesawaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
Lampiran File: 5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Cirebon

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

Download file:

2024pb3209034.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rembang Tahun 2024-2027

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2024pb3317028.pdf

rencana aksi - standar pelayanan minimal

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2024/NO.28

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Rembang Tahun 2024-2027

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar pemerintah daerah perlu menetapkan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal; bahwa agar penerapan Standar Pelayanan Minimal berhasil dan berdaya guna, perlu adanya Rencana Aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Rembang Tahun 2024 - 2027;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Rencana Aksi Penerapan SPM, Pendanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Tim Penerapan SPM dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Tata Hubungan Kerja Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 26 TH 2024_sign.pdf

pelayanan - mal pelayanan publik

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD.2024/NO.26

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga, perlu dilakukan pengaturan Tata Hubungan Kerja Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengaturan Tata Hubungan Kerja Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga dan didasarkan pada kejelasan mekanisme hubungan antar unit kerja/instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga. Tata Hubungan Kerja Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT