Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2003

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

31 Desember 2003

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2003

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2003 / NO.60

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 568 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kepgub No.60 Tahun 2003 ttg Juklak Izin Usaha Perikanan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PETUNJUK

2003

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD.2003 / NO.60

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan Perlu penjabaran dari beberapa ketentuan didalamnya sebagai petunjuk pelak- sanaan. b. bahwa berdasarkan adanYa pertimbangan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 2. a 4. tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Pqp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Tahun I 964 Nomor 94, Thmbahan LembaranNegara Nomor 2687); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246.Tanbatran Lembaran Negara Nomor 4048"): Undang-undang Nomor 22 Tahw 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1.999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7 2, Twnbahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor I 5 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14l Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4058). 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (l-embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4139); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ATahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521