Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2013.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013
PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No. 6 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sakit Maju dan Unggul di Kelasnya dan menjadi pilihan berobat bagi masyarakat Hulu Sungai Utara dan wilayah sekitarnya, serta dalam upaya pelaksanaan fungsinya secara professional, maka perlu ditunjang sistem pembiayaan yang memadai;bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung
telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka besaran tarif kelas III Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012.
Peratran Daerah ini Mengatur Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Obyek, Subyek, dan Prinsip Dalam Penetapan Tarif;Ruang Lingkup Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Kelas III;Struktur Tarif Dan Besarnya Tarif pelayanan Kesehatan Kelas III;Tata Cara Pemungutan;Kerjasama Dengan pihak Ketiga;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2013.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR
2013
Qanun NO. 11, LD.2013/No.11
Qanun tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012-2017
ABSTRAK:
Dalam upaya perencanaan pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, perlu dilaksanakan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR No. 5 Tahun 2008.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, Maksud dan Tujuan, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
36 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 11 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Di Bidang Jasa Kepelabuhanan Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memanfaatkan peluang
perkembangan ekonomi global dan regional di
sektor jasa kepelabuhanan dan untuk
menunjang visi Kabupaten Kotawaringin Timur
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan
daerah dipandang perlu Membentuk badan
usaha milik daerah di bidang jasa usaha
kepelabuhanan di kabupaten kotawaringin
timur.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 6 Tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN;
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA;
BAB V
MODAL DAN SAHAM;
BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM;
BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI;
BAB VIII
DIREKSI;
BAB IX
KEPEGAWAIAN;
BAB X
KERJASAMA;
BAB XI
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN;
BAB XII
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH;
BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILALIHAN;
BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI;
BAB XV
FUNGSI PEMERINTAH DAERAH
DI PELABUHAN;
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2013
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANTAENG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2013/NO.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentkian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 7).
1. KETENTUAN UMUM
2. MEKANISME PEMBENTUKAN, SUSUNAN dan TUGAS PANITIA PEMILIHAN
3. PENJARINGAN dan PENYARINGAN
4. PENDAFTARAN dan PENETAPAN PEMILIH
5. PELAKSANAAN KAMPANYE
6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
7. PENETAPAN CALON TERPILIH
8. DANA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
9. PENGESAHAN PENETAPAN dan PELANTIKAN KEPALA DESA
10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
11
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 11, jdih.lkpp.go.id : 2 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2013.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 107
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 perlu disempurnakan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 32 Tahun 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 50 Tahun 1999; Permendagri No 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Perda No. 5 Tahun 1985; Perda No. 2 Tahun 2010
Perda ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, Pasal 35.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2013.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 11 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
a. bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari - hari manusia dan / atau proses alam yang apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008;
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007.
1. KETENTUAN UMUM;
2. ASAS DAN TUJUAN;
3. TUGAS DAN WEWENANG BUPATI;
4. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH;
5. HAK DAN KEWAJIBAN;
6. -;
7. PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI;
8. LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DESA PAKRAMAN ;
9. PENYELESAIAN SENGKETA;
10. PENGAWASAN;
11. SANKSI ADMINISTRATIF;
12. KETENTUAN PENYIDIKAN;
13. KETENTUAN PIDANA;
14. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 11 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KENIERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
