PERWALI Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 81 Tahun 2008 Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD.2008/NO.9 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009
ABSTRAK:
Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan dokumen perencanaan Prov. Sumsel untuk periode 1 tahun sebagai penjabaran dari strategi daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDTT) Prov. Sumsel dan memperhatikan RANPDTT serta RAS-SKPD. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007; Perpres No. 7 Tahun 2005; PermenPDTT No. 01/KEP/M-PDT/II/2005; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, sistematika, penyusunan RAD-PDTT, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 81, LLSETKAB : 10 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 81 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksana APBD Tahun Anggaran 2009
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1985; UU No.18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun 1997; UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2005; Permendagri No.32 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kubu raya tahun anggarn 2009
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2008.
Perbup ini terdapat sebanyak 7 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hemat dan efisien sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, maka perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.2 Tahun 2001, PP No.6 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Kepmendagri No.174 Tahun 1977, Kepmendagri No.175 Tahun 1977, Keppres No.80 Tahun 2003, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perda No.1 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2008.
Pergub ini memiliki 3 halaman dan 44 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 81 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 tentag Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dicabut.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Yogyakarta No. 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 177 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; dan Peraturan Walikota Nomor 198 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Kantor Pertanian dan Kehewanan
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Gas Negara Tbk
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
