Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, dan untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar,perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat,bahwa untuk melaksanakan sinergitas dan integrasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat antara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lintas sektor terkait, maka dipandang perlu legitimasi melalui produk hukum daerah,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dalam mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965,Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008,Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat;Peraturan Bupati Tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat,denghsn sistematika Ketentuan umum,Tujuan,Penyelenggaraan,Tanggung jawab dan peran serta Pemerintah Daerah,Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa,Pemantauan dan evaluasi,Pendanaan,Pembinaan dan Pengawasan,Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Tahun 2021 No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto sebagai Badan Layanan Umum Daerah mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat;
bahwa penyusunan tarif layanan Rumah Sakit Khusus (RSK) Mata Purwokerto dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kebijakan tarif, subyek, obyek dan wajib tarif, pola tarif, kegiatan pelayanan kesehatan, tempat dan jenis pelayanan kesehatan, kelas pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan lainnya, komponen tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa tarif dan tarif terutang, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
.
.
26 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kelas D Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk unit organisasi bersifat khusus di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kelas D Kabupaten Boyolali.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya, dalam hal ini institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2021
PERBUP Kab. Temanggung No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat dalam pemeriksaaan virologi untuk identifikasi cepat Covid-19 dan dengan adanya perubahan harga yang berlaku di pasaran terutama pelayanan pemeriksaan virologi untuk identifikasi cepat pada pasien Covid-19, maka tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /104/2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 10 dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan medis maka diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, dan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Kabupaten Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Kabupaten Majalengka. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Pembentukan,Kedudukan,Tugas dan Fungsi,Pelaksana, Ketenagaan, Sarana dan Prasarana,Pendanaan, Pelaporan,Pembinaan dan Pengawasan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
bahwa Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu kepada Bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak azasi bagi Bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas; bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat pada pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dapat menetapkan Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
3. Ruang Laktasi;
4. Pemberian Asi Eksklusif;
5. Pelaksanaan Program IMD Dan Asi Eksklusif;
6. Inisiasi Menyusu Dini Dan Kolostrum;
7. Susu Formula Bayi;
8. Peran Serta Masyarakat;
9. Pembinaan Dan Pengawasan;
9. Sanksi Administratif;
10. Penghargaan;
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 71 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tabalong No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat, masih tingginya Stunting dapat menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif; bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu dari 8 (delapan) Aksi Konvergensi Stunting, maka diperlukan suatu Peraturan yang memberikan kepastian hukum dalam menjalankan peran dan kewenangan dalam intervensi gizi terintegrasi untuk penurunan dan pencegahan Stunting, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Sasaran;
3. Bentuk Kegiatan;
4. Tahapan Gempur Stunting;
5. Rumah Desa Sehat;
6. Pengawasan RDS;
7. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
8. Kader Pembangunan Manusia;
9. Pendekatan Gempur Stanting;
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Eliminasi Malaria Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa kejadian penyakit malaria yang menjadi ancaman di daerah sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi, maka perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Eliminasi Malaria Di Kabupaten Tabalong, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kebijakan Dan Strategi;
3. Penemuan, Surveilans Migrasi Dan Tata Laksana Penderita Malaria;
4. Pencegahan Dan Penanggulangan Faktor Resiko;
5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
6. Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat;
7. Koordinasi Eliminasi Malaria;
8. Peran Para Pihak Dalam Eliminasi Malaria;
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
10. Pencatatan Dan Pelaporan;
11. Pengawasan Dan Pengendalian;
11. Kerjasama Antar Daerah;
12. Pembiayaan;
13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 70 Tahun 2021
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD 2021/ No. 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65
Tahun 2021 Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan batas tarif tertinggi
untuk pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase
Chain Reaction (RT-PCR) berdasarkan Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/1/3843/2021, tanggal 27 Oktober 2021,
perlu mengubah Peraturan Bupati nomor 65 Tahun
2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65
tahun 2021 Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun
2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
