Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah - Pelaksanaan
2012
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7A, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif
pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan
mengenai Pelaksanaan Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Pekalongan tentang Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988; Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penerima dan alokasi insentif pemunguntan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dan pemanfaatan serta besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2012.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 14A Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penetapan beberapa Peraturan Daerah baru tentang Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penambahan angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35 pada konsideran, penambahan BAB IIIA KETENTUAN PERALIHAN, penambahan Pasal 7A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2012.
Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (6), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat(4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2)Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu diatur tentang petunjuk penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Walikota
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 20 Tahun 2011; Perda Kota Bandung No. 04 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame; Teknis Penempatan dan Pemasangan Reklame; Prosedur Penyelenggaraan Reklame; Perijinan Penyelenggaraan Reklame; Tata Cara Permohonan Izin; Pemasangan Reklame; Perpanjangan Izin; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; Pembatalan dan Pencabutan Izin; Pengawasan/Pengendalian dan Penerbitan/Pembongkaran Reklame; Kontribusi dan Partisipasi Penyelenggaraan Reklame; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.
28 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 66 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 62 Tahun 2012
KEBERATAN DAN BANDING, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN, PEMBETULAN KETETAPAN, SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - TATA CARA PENGAJUAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan, Pembetulan Ketetapan, serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4),
Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (8)
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran, Pengurangan dan Penghapusan
Sanksi Administrasi, Pengurangan dan Pembatalan
Ketetapan, Pembetulan Ketetapan, serta Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan pembetulan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2012.
49 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 61 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata
Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 ; Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemeriksaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2012.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 60 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2012
Pwraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 60 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata
Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, tata cara penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tata cara pelaksanaan penagihan pajak bumi dna bangunan perdesaan dan perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2012.
18 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
