PERBUP Kab. Cirebon No. 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai: a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Standar Harga Satuan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
262 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran; bahwa dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa perlu
dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai
pada Pemerintah Desa; bahwa untuk mengimplementasikan transaksi non tunai
pada Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
c. bahwa memperhatikan surat dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit), Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Otonomi Khusus (DBH Migas Otsus), serta Treasury Deposit Facility (TDF), yang diantaranya 2 mengatur tentang pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit);
d. bahwa memperhatikan dan menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Revisi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, antara Tim Kerja Dana Alokasi Khusus dan Transfer Lainnya Bidang Kesehatan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
e. Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023;
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai pejabat negara, Bupati dan Wakil Bupati diberikan hak
keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan
biaya lainnya; bahwa belanja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan setiap
tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai
satu kesatuan, sehingga pengaturan mengenai pembagian
besaran biaya operasional yang diberikan kepada bupati dan
wakil bupati menjadi penting sebagai landasan dalam
pelaksanaan belanja dimaksud; bahwa untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan
belanja Bupati dan Wakil Bupati agar sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah
dan Peraturan Daerah Kabuapten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil
Bupati, perlu diatur pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan
Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dimaksud yaitu Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati. Belanja Barang dan Jasa dimaksud terdiri atas penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2024
PERBUP Kab. Demak No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
PERBUP Kab. Demak No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah
khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten
demak, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Barang
/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak,
perlu meninjau kembali standar biaya dan harga pada
Pemerintah Kabupaten Demak sehingga Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah untuk
ketiga kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Demak
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 diubah.
332 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Transaksi Nonn Tunai pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat
dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel perlu dilakukan penerapan Transaksi Non
Tunai pada Pemerintah Desa; bahwa penerapan Transaksi Non Tunai pada
Pemerintah Desa merupakan sebagai salah satu
bentuk inovasi daerah dan sejalan dengan kebijakan
pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis
elektronik yang diselenggarakan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat
dalam penerapan inovasi daerah berupa Transaksi Non
Tunai pada Pemerintah Desa, perlu diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Transaksi Non Tunai, Transaksi Non Tunai pada Pendapatan Desa, Transaksi Non Tunai pada Belanja Desa, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa rencana kerja dan anggaran perangkat daerah
disusun mengunakan analisis standar belanja, standar
harga satuan dan standar teknis; bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan
kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu
menetapkan analisis standar belanja; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan analisis
standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun
Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenis ASB, ASB Non Fisik, ASB Fisik, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
127 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal
merupakan indikator terwujudnya tata kelola pemerintahan
desa yang baik; bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di
Kabupaten Tegal perlu diselenggarakan transaksi penerimaan
dan pembayaran nontunai dengan batas-batas peran, fungsi,
tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel,
berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya
guna; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
transaksi penerimaan dan pembayaran nontunai, maka
diperlukan pengaturan tentang pedoman pelaksanaan
transaksi nontunai pada Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi
Nontunai pada Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Penerimaan dan Pembayaran, Transaksi Non Tunai, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67
Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 19 ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
