Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Kabupaten Pohuwato perlu di tumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan serta sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam denganmengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Thun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.4 Tahun 1990; UU No.20 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.70 Tahun 1991; PP No.79 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2014; Perpres No.87 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.3 Tahun 2001; Permenpan-RB No.9 Tahun 2014; Pergub Provinsi Gorontalo No.22 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perpustakaan termasuk didalamnya mengatur tentang azaz maksud dan tujuan, hak dan kewajiban dan kewenangan, pembentukan penyelenggaraan dan jenis perpustakaan, standar nasional perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerjasama dan peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, penghargaan, sanksi administratif,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BENGKULU
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bengkulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bengkulu
1. U ndang-Undang Nomor 6 Drt.
2. U ndang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
4. U ndang-Undang Nomor 33 tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
6. U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bengkulu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 26 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN DAN KEWAJIBAN DALAM PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Kewajiban dalam Peminjaman Bahan Pustaka pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti basil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jawa Tengah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Kewajiban Dalam Peminjaman Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; eraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan dan kewajiban dalam peminjaman bahan pustaka pada unit pelaksana teknis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2016.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2005 dicabut.
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 26 Tahun 2018
PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2018/ NO. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan di Satuan Pendidikan yang belum memiliki Kepala Sekolah Defenitif, maka perlu dihunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan. Bupati dapat melimpahkan kewenangannya
terhadap Penandatanganan Naskah Dinas kepada Pejabat yang ditunjuk,
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2005; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 6 Tahun 2018; PERDA Labusel No. 42 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Pelimpahan wewenang Bupati, Persyaratan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 April 2018
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung Sumber Daya Manusia Aparatur melalaui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38Tahun 2017 tentang Standar Kompentensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompentensi Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Perencanaan Tugas Belajar
5. Jenis Pendanaan, Jenjang, Program, Dan Jangka Waktu
6. Persyaratan
7. Prosedur Dan Tata Cara
8. Kewenangan
9. Hak Dan Kewajiban
10. Pembatalan Dan Pemberhentian
11. Sanksi
12. Monitoring Dan Evaluasi
13. Sistem Informasi Tugas Belajar
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020
40
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Jambi sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, perlu dilakukan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jambi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 18 Tahun 2022; PP No 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2022; PP No 17 Tahun 2010; PP No 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No 4 Tahun 2022; Perpres 68 Tahun 2022; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendikbudristekdikti No 16 Tahun 2022.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, Kerjasama, Sertifikasi Kompetensi, Kurikulum, Guru dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pendampingan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta; Peranan Perangkat Daerah, Pembiayaan, Digitalisasi, Ketentuan Lain-lain serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Payaman 1 dan Sekolah Dasar Negeri Payaman 2 Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar yang efisien dan efektif; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam
pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu
melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang
dipandang memungkinkan dan saling berdekatan; bahwa Sekolah Dasar Negeri Payaman 1 dan Sekolah Dasar
Negeri Payaman 2 Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan
penggabungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri
Payaman 1 dan Sekolah Dasar Negeri Payaman 2 Kecamatan
Secang Kabupaten Magelang;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur penggabungan Sekolah Dasar Negeri Payaman 1 dan Sekolah Dasar Negeri Payaman 2 Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Nama Sekolah Dasar tersebut menjadi Sekolah Dasar Negeri Payaman 1 Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Murid yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri Payaman 2 akan dimutasikan ke
sekolah induk hasil penggabungan atau menyesuaikan keputusan wali murid untuk masuk ke sekolah yang dikehendaki. Guru dan pegawai teknis Sekolah Dasar Negeri Payaman 2 akan dimutasikan ke sekolah induk penggabungan atau Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Magelang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 26, BN 2019/ NO 512; PERATURAN.GO.ID : 20 HLM
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
