Kesehatan - Standar/Pedoman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 No 41/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018.
Sasaran penyelenggaraan JAMPERSAL adalah ibu hamil, ibu bersalin dan bayi sampai umur 28 (dua puluh delapan) hari dan ibu nifas yang tidak mampu dan tidak dibiayai atau dijamin. Dana JAMPERSAL digunakan untuk biaya :
a. rujukan ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan pergi dan pulang, meliputi :
- rujukan ibu hamil/bersalin normal untuk pergi pulang dari rumah ibu atau dari RTK ke Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit;
- rujukan ibu hamil resiko tinggi.
b. biaya sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan dan kader;
c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan, ibu nifas dan bayi resiko resiko tinggi atas indikasi difasilitas yang kompeten atau Puskesmas dan bila perlu perawatan/pelayanan difasilitas rujukan sekunder/tersier;
d. dukungan manajemen/pengelolaan JAMPERSAL, terdiri dari :
- sosialisasi JAMPERSAL;
- verfikasi klaim pelayanan;
- survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan;
- biaya administrasi.
e. biaya klaim Rumah Sakit dan Puskesmas pelayanan kelas III disesuaikan dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak boleh naik kelas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat No 74 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Bagian Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.32 Tahun 2014, Permenkes No.52 Tahun 2016, Permenkes No.21 Tahun 2016, Permendagri No.79 Tahun 2018, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.74 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lampung Barat Nomor 74 Tahun 2020 Tentang
Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 40 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kudus No. 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada badan Layanan Umum Daerah rumah sakit Umum daerah dr Loekmono Hadi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kepastian tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah dr.Loekmono Hadi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Nomor HK.02.02/i/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain reaction (RT-PCR), maka Peraturan bupati Kudus Nomr 21 Tahun 2020 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebgaaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kuudus Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Traif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. loekmono Hadi tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
UU Nomor 13 Thaun 1950, UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomr 8 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 29 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 69 Tahun 1991, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 77 Tahun 2015, Permenkes Nomor 66 Tahun 2016, Permenkes Nomor 11 Tahun 2017, Permekes Nomr 4 Tahun 20108, Permenkes Nomr 51 Tahun 2018, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2012, Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 dan Perbup Kudus Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan Lampiran X Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada badan Layanan Umum Daerah rumah sakit Umum daerah dr Loekmono Hadi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada badan Layanan Umum Daerah rumah sakit Umum daerah dr Loekmono Hadi
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pelacakan Dan Penanggulangan Menyeluruh
Untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis
(SILACAK GALUH TOSS TB)
Di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2024, mengamanatkan perlunya pengintegrasian dan penyelarasan penanggulangan dan pengendalian TB di Kabupaten Ciamis dengan suatu strategi, program dan langkah bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, dan kedisiplinan, Dan bahwa dalam rangka mewujudkan strategi, program dan langkah maka diperlukan penguatan peran semua stakeholder, yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Swasta, Perguruan Tinggi, dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program penanggulangan Tuberkulosis menuju Gerakan Eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Ciamis Tahun 2030 melalui Strategi Pelacakan dan Penanggulangan Menyeluruh untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (Silacak Galuh Toss TB), Sehingga guna kepentingan perlu mengatur Strategi Pelacakan dan Penanggulangan Menyeluruh untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (Silacak Galuh Toss TB), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Visi dan Misi, Makna Prinsip, Pelaksanaan, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Uang Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang Membeli Obat dan Bahan Medis Habis Pakai pada Fasilitas Kesehatan di Luar Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba
ABSTRAK:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bab IV, Pelayanan Kesehatan Huruf D, nomor 2, penyediaan obat di fasilitas kesehatan di laksanakan dengan mengacu kepada Formularium Nasional; bahwa Rumah Sakit Umum Lewoleba sebagai salah satu pemberi pelayanan bagi pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional harus menyediakan obat-obat yang tercantum dalam Formularium Nasional dan Bahan Medis Habis Pakai bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional; bahwa dalam hal tidak tersedia obat Formularium Nasional dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional membeli pada fasilitas pelayanan yang tidak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan maka wajib diberikan kompensasi oleh Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dalam bentuk penggantian uang tunai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Uang Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Yang Membeli Obat dan Bahan Media Habis Pakai Pada Fasilitas Kesehatan di Luar Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 40 Tahun 2004; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai; III. Prosedur Dan Tata Cara Pengembalian; IV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 39 Tahun 2021
tarif - pelayanan - kesehatan - pada - badan - layanan - umum - daerah - rumah - sakit - umum - daerah - cabangbungin - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelayanan BLUD RSUD Cabangbungin yang telah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Kepbup Bekasi No. 440/Kep.106- RSUD/2021 memenuhi ketentuan Permendagri No. 79 Tahun 2018 Dan tarif yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat, sehingga dapat terpenuhi kepatutan dan kewajarannya maka perlu menetapkan Perbup tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Cabangbungin Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmenkes RI No. 582/Menkes/SK/VI/1997; Kepmendagri No.: 131.32-1374 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 13 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 14 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 10 Tahun 2021; Kepbup Bekasi No. 440/Kep.106-RSUD/2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penetapan Jenis Kegiatan Pelayanan Dan Non Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Pendapatan, Tanda Bukti Pembayaran, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2021
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2021/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
Peraturan Presiden 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukandan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Unit Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi
3. Tugas Dan Fungsi
4. Rincian Tugas Dan Fungsi
5. Dewan Pengawas
6. Kelompok Jabatan
7. Tata Kelola
8. Tata Kerja
9. Kepegawaian Dan Eselon
10. Pendanaan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS
ABSTRAK:
Bahwa perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance puskesmas yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021, belum mengakomodir seluruh jarak dari puskesmas ke fasilitas pelayanan rujukan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kab.Sanggau No. 2 Tahun 2012; Perda Kab.Sanggau No. 7 Tahun 2020; Perbup Sanggau No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas diubah dengan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017, No. 55 Tahun 2018, No. 22 Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
3 Halaman dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 38 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kudus No. 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Mengubah
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Traif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah Rumah sakit Umum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
ABSTRAK:
a bahwa dalam rangka kepastian tarif pelayanan pada
Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. L,oekmono Hadi, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan l,ayarrarr Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;
b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Nomor HK.02.02/l/2845/2021 tentang Batas Tarif
Tertinggi Pemeriksaan Reserue Transcription Polymerase
Chain Reaction (RT-PCR) dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Nomor HK.02.02/l/3065/2021l tentang Batas Tarif
Tertinggi Pemeriksaan Rapid Aagrwsttc Test Antigen
(RDT-Ag), maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 21
Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Loekmono Hadi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. loekmono Hadi tidak sesuai lagi sehingga
perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. loekmono Hadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5l Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun
2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan l,ampiran X Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Loekmono Hadi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Traif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah Rumah sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2021
pola - tata - kelola - rumah - sakit - umum - daerah - cabangbungin - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2021/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung Pelayanan BLUD RSUD Cabangbungin yang telah ditetapkan Sebagai Rumah Sakit Berstatus BLUD berdasarkan Kepbup Bekasi No. 440/Kep-106-RSUD/2021 memenuhi ketentuan ayat (2) pasal 38 Permendagri No. 79 Tahun 2018 Dan Tata Kelola yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dengan mempertimbangkan Kontinuitas dan Pengembangan Layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat sehingga dapat terpenuhi kepatutan dan kewajibannya maka perlu menetapkan Perbup tentang Pola Tata Kelola RSUD Cabangbungin Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permen PAN No. 28 Tahun 2004; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 tahun 2020; Perbup Bekasi No. 14 Tahun 2020; Kepbup Bekasi No. 440/Kep.106-RSUD/2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pola Tata Kelola Rumah Sakit, Pola Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff Bylaws), Pemberhentian, Etika Profesi, Tindakan Korektif, Sanksi, Kerahasiaan Dan Informasi Medis, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
59 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
