Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Halmahera Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Halmahera Selatan.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Repubhk Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 [Tujuh] Orgamsasi Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 30 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIBAWAH SEPULUH HEKTAR
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023 NOMOR 778
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA PADA
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIBAWAH SEPULUH HEKTAR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan
perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di
Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu disediakan dana
bantuan perumahan swadaya;
b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan pemberian bantuan
perumahan swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menyusun pedoman pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau setiap orang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Perumahan Swadaya pada Kawasan Permukiman Kumuh
Di bawah Sepuluh Hektar;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6004);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 785);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan
Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan
Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 596);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP
BAB IV : KRITERIA KERUSAKAN RUMAH DAN BENTUK BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB V : JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB VI : PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB VII : PENYELENGGARAAN DAN KERJASAMA PELAKSANAAN
BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA PADA KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
BAB VIII : PENGAWASAN
BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X : PENDANAAN
BAB XI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
115
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Pidie Jaya
ABSTRAK:
Bahwa di kabupaten Pidie Jaya masih banyak terdapat masyarakat dibawah garis kemiskinan yang tersebar di seluruh Gampong; bahwa dalam membantu masyarakat yang masih di bawah garis kerniskinan, perlu diadakan rehabilitasi/pembangunan terhadap rumah yang tidak layak huni; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan rumah layak huni perlu adanya pengaturan pelaksanaannya di Kabupaten Pidie Jaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Pidie Jaya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2007; UU Nomor 52 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2016; PP Nomor 64 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2016; Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Pergub Nomor 145 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014;
Dalam Peraturan ini mengatur Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Pidie jaya yang meliputi 1) Ketentuan Umum, 2) Pembangunan Rumah Layak Huni, 3) Persayaratan Penerima Manfaat, 4) Peran Masyarakat, 5) Pembiayaan, 6) Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
Halaman : 8 Hlm , Lampiran : 21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 28 Tahun 2023
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ABSTRAK
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023 NOMOR 776
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 66);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD
BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN
BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Standar Prasarana, Sarana dan Utilitas, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Ditelantarkan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Rumah Susun
ABSTRAK:
Bahwa guna mengatasi perumahan dan permukiman kumuh perkotaan dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hunian yang layak maka Rumah Susun menjadi altematif pemenuhan rumah tinggal yang layak, sehat dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 11 Tahun 2007, UU No 1 Tahun 2011, UU No 20 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020, PP No 88 Tahun 2014, PP No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 12 Tahun 2021, PP No 13 Tahun 2021, Permen PUPR No 7 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur Pengelolaan Rumah Susun termasuk mengatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, pemanfaatan fisik bangunan rusun, hak, kewajiban dan larangan pengelola, administrasi keuangan dan pemasaran, penghapusan dan pengembangan bangunan rusun, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 24 Tahun 2023
RINCIAN - TUGAS - DAN - FUNGSI - ORGANISASI - DINAS - PERUMAHAN - KAWASAN - PERMUKIMAN - DAN - LINGKUNGAN - HIDUP - KABUPATEN - BATU - BARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 247
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara dan perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri.
Materi ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, Kepala Dinas, Sekretariat, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Bidang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pertamanan, TATA KERJA, KETENTUAN LAIN - LAIN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 53 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban turut serta dalam melaksanakan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) .
b. bahwa salah satu bentuk strategi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah Program/Kegiatan Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni.
c. bahwa pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagai bagian dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan memperhatikan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bantuan sosial perbaikan rumah layak huni yang bersumber dari APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Perbup Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2022
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah akan pemenuhan hunian yang layak, aman dan sehat, salah satunya dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 23 (dua puluh tiga) diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaksana; Calon Penerima Bantuan; Penetapan Penerima Bantuan; Besaran Bantuan; Penggunaan Dana; Penyaluran, Pencairan Dana Dan Pengawasan; Sumber Dana; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terdampak Bencana dan Relokasi Perumahan Terdampak Pembangunan Pemerintah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan pemulihan rehabilitasi atau rekonstruksi rumah pasca bencana dan relokasi perumahan di area potensi bencana, yang
termasuk kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang Iayak dapat segera diatasi dan perlu didukung dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terdampak Bencana dan Relokasi Perumahan Terdampak Pembangunan Pemerintah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 16, Tambaban Lembaran Negara Republik Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Perbup ini mengatur Bentuk Bantuan Perumahan, Jenis Kegiatan, Persyaratan Penerima Bantuan, Pembiayaan BSPS PB, Pembinaan dan Pelaksanaan BSPS PB, dan Pemantauan serta Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2023.
Jumlah Halaman 6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
