Peraturan Badan Standardisasi Nasional NO. 9, BN 2019/ NO 445; https://jdih.bsn.go.id/: 5 HLM
Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu Dan Furnitur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPenanaman Modal dan InvestasiPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 9, BN.2021/No.1502, https://jdih.bkpm.go.id: 22 hlm.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier dan Mekanisme Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini disusun untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta untuk menciptakan sistem merit yang menjamin pengembangan karier PNS di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung secara selaras antara kepentingan pegawai dan organisasi.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;
eraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pola karier dan mekanisme pengisian jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum, Jenis dan Unsur Pola Karier, Pembinaan Karier dan Bentuk Pola Karier, Persyaratan Jabatan, Penilaian Kompetensi dan Prestasi Kerja, Pola Karier dalam Jabatan, Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
ABSTRAK:
Bahwa pemenuhan air minum adalah kebutuhan dasar dan
merupakan hak asasi manusia, maka pengelolaannya
diperlukan untuk kemakmuran rakyat, bahwa dalam rangka kelancaran penyediaan air minum perlu
diatur pedoman penyelenggaraan sistem penyediaan air
minum.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27
Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 75 Tahun 2015.
Materi pokok :
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Daerah, pengelola,
dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan
SPAM di Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. pedoman penyelenggaraan SPAM;
b. mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan SPAM di Daerah;
c. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas
dengan harga yang terjangkau;
d. menata kepentingan yang seimbang antara pelanggan, pengelola dan
pemerintah daerah; dan
e. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien serta
berkelanjutan di daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
Jumlah halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009
peraturan bupati - pedoman pemberian bantuan sosial
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2009/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung, perlu memberikan bantuan yang bersifat stimulan terhadap kegiatan-kegiatan fisik konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, atau peningkatan fasilitas umum yang tidak tertampung dalam Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); bahwa bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilaksanakan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 telah meningkatkan pembangunan; bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat terlaksana dengan tertib tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menyusun Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman umum pemberian bantuan sosial pengembangan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2015
PERBUP Kab. Blora No. 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Tahun 2015/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu diatur tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa di Kabupaten Blora ; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Blora ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengalokasian
Bab III Penyaluran Dana Desa
Bab IV Penggunaan Dana Desa
Bab V Pelaporan
Bab VI Sisa Lebih Penghitungan Anggaran
Bab VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Wali Kota Nomo; 22.1 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame perlu
disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan
pelaksanaan pajak reklame sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 22.1 Tahun 2022
Pelaksanaan Pajak Reklame;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Lampiran II, penambahan ayat (2a) , ayat (2b) dan huruf d pada ayat (3) Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 22.1 Tahun 2022 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan,
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, menjelaskan semua Pemimpin Instansi Pemerintah untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan, sehingga perlu di atur tata cara penanganan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah
b.
Kabupaten Tanah Datar,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 31 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 42 Tahun 2004
PP No. 60 Tahun 2008
PP No. 11 Tahun 2017
PP No. 12 Tahun 2017
PP No. 49 Tahun 2018
PP No. 12 Tahun 2019
PP No. 30 Tahun 2019
PP No. 94 Tahun 2021
Permenpan RB No. 37 Tahun 2012
Permenpan RB No. 52 Tahun 2014
Perbup Tanah Datar No. 58 Tahun 2020
Ruang lingkup Peraturan Bupati:
a. Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan;
b. bentuk Benturan Kepentingan;
c. jenis Benturan Kepentingan;
d. sumber penyebab Benturan Kepentingan
e. prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan;
f. tata cara penanganan Benturan Kepentingan;
g. faktor pendukung;
h. sanksi;
i. monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan; dan
j. pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Tahun 2016/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2016
ABSTRAK:
bahw.a Peraturan Bupati Nornor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07 /2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketenruan Pasal 7, perubahan Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1), Ketentuan Pasal 11 dihapus, Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 diubah.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
