PERBUP Kab. Pati No. 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan presiden
Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian
Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara, penetapan harga Harga Patokan Penjualan
Mineral Bukan Logam, mineral bukan logam jenis tertentu
dan Batuan menjadi kewenangan gubernur sehingga
Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga
Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017
tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan
Batuan, perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017
tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan
Batuan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun
2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan
Logam dan Batuan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
Peraturan Bupati Pati Nomor 108 Tahun 2017 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di dukung dengan peraturan yang mengatur Tata Naskah Administrasi, penyeragaman
Tata Naskah bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengadministrasian setiap kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas efektifitas dan efesiensi penggunaan sarana dan prasarana administrasi;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Polewali
Mandar Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan
kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2005; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Perda Kabupaten Polewali Mandar No. 5 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Perbup Polewali Mandar Nomor 34 Tahun 2022
77 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa arsip Dinamis merupakan arsip yang masih
digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi sehingga harus dikelola dengan baik dan
benar;
bahwa untuk mendukung terciptanya keseragaman
dalam penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu mewujudkan pengelolaan
arsip Dinamis;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan,
serta untuk memberikan arah, pedoman, dan
kepastian hukum dalam pengelolaan arsip dinamis,
perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang – Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi organisasi kearsipan, penciptaan Arsip Dinamis, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip, Pemeliharaan Arsip Inaktif, Program Arsip Vital, Penyusutan Arsip dan Alih Media.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 074 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Arsip Inaktif, Peraturan Bupati Brebes Nomor 093 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, Peraturan Bupati Brebes Nomor 094 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan Arsip Aktif di Central File dicabut.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat
daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja
Kecamatan Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja pada Kecamatan Kabupaten
Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada
Kecamatan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Perangkat Daerah, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 137 Tahun 2021 dicabut.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Transaksi Nonn Tunai pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat
dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel perlu dilakukan penerapan Transaksi Non
Tunai pada Pemerintah Desa; bahwa penerapan Transaksi Non Tunai pada
Pemerintah Desa merupakan sebagai salah satu
bentuk inovasi daerah dan sejalan dengan kebijakan
pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis
elektronik yang diselenggarakan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat
dalam penerapan inovasi daerah berupa Transaksi Non
Tunai pada Pemerintah Desa, perlu diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Transaksi Non Tunai, Transaksi Non Tunai pada Pendapatan Desa, Transaksi Non Tunai pada Belanja Desa, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan pelayanan
kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar
yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju
masyarakat yang sehat, sejahtera, adil, dan makmur; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan
pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu,
perlu memberi bantuan iuran jaminan kesehatan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
setiap penduduk Indonesia wajib ikut dalam serta dalam
program jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Iuran, PBPUBP, Pembayaran Iuran PBUBP, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 29 Tahun 2022 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2024/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara maka perlu dilakukan perubahan besaran insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
Dasar hukum: Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 8 TAHUN
2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON-APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024
PERBUP Kab. Demak No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024
PERBUP Kab. Demak No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Peraturan Bupati Demak
Nomor 40 Tahun 2023
Perbup Kab. Demak No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Demak No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 40
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan Surat Camat Karanganyar Nomor
900/67 tanggal 16 Mei 2024 tentang Rincian Penambahan
Anggaran Kecamatan Karanganyar 2024, Surat Plt. Kepala
DINPUTARU Kabupaten Demak Nomor 910/195 tanggal
18 April 2024 tentang Permohonan Pengajuan Alokasi
Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran
2024, Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Nomor 900/1536/2024
tanggal 14 Mei 2024 tentang Persetujuan Pergeseran
Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek
Belanja Yang Sama Pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024,
Persetujuan Sekretaris Daerah Nomor 900/193/2024
tanggal 28 Mei 2024 tentang persetujuan pergeseran
anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang
sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak tahun Anggaran 2024, dan Surat Ketua
DPRD Kabupaten Demak Nomor 900/572 tanggal 29 Mei
2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran antar
Program Kegiatan, Sub Kegiatan Jenis Belanja dan
Organisasi pada APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran
2024 sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun
2023 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13
Tahun 2023; Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023; Keputusan Bupati Demak Nomor 360/88 Tahun 2024; Keputusan Bupati Demak Nomor 360/95 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pergeseran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah dengan daftar pergeseran/perubahan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 diubah.
51 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 16 Tahun 2024
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2025
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2024 (16)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan daerah yang merupakan penjabaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 20 tahun 2004, PP No 8 Tahun 2008, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 81 Tahun 2022, PERDA Kab Pohuwato No 1 Tahun 2011, PERDA Kab Pohuwato No 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup RKPD, sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
