Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Perkebunan Sawit perlu dianggarkan Kegiatan/Sub Kegiatan
berdasarkan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil
Perkebunan Sawit (RKP DBH Sawit) pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Investasi Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2023; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023;
Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2023 Nomor 54), diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Lamp IX
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah dari Bupati kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, serta untuk percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, maka perlu dilakukan pelimpahan sebagian wewenang Badan Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Desa.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.1 Tahun 2024; PerBup Nunukan No.7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pelimpahan Kewenangan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana
aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 6 (enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; RAD-PG; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 15 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan dan memberikan kepastian dalam pengelolaan pemerintahan di lingkungan kelurahan, serta menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan untuk kemajuan pembangunan; b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepat.an Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 :50.000
, yang ditindaklanjuti dengan MOU antara Kabupaten Bangkalan dengan Topdam V /Brawijaya, Nomor : 146/004/433.
011/2022 dan B/05.0/III/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pembuatan Peta Kartometrik Batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Badan Informasi Geospasial pada Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangkalan Nomor: 23.3/PBW /IGD.04.05/8 pada Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangkalan Nomor: 23.3/PBW /IGD.04.05/8/20.
Mengingat: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
Materi pokok: Penetapan Batas Kelurahan ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayahyang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
Jumlah halaman : 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2024
Perbup Kab. Rembang No. 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
PERBUP Kab. Rembang No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar hukum atas terbitnya Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024
serta adanya penyesuaian penerimaan daerah dan belanja
daerah Alokasi DAU Emarked, DAK Fisik, DAK Non Fisik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025
ABSTRAK:
Berdasarkan Perda Kabupaten Tana Tidung No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, telah ditetapkan PerBup Tana Tidung No. 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026; sesuai dengan ketentuan Pasal 273 UU No. 23 Tahun 2014, Rencana Strategis Pemerintah Daerah dirumuskan ke dalam RKPD dan ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permen PPN/Kepala Bappenas RI No.2 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Pendahuluan; Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Manajeman Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat risiko di masing-masing Perangkat Daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah dan melakasanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pembangunan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tujuan, Manfaat dan Prinsip Penerapan Manajemen Risiko; Bab 3. Penerapan Manajemen Risiko.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
7 halaman; 154 halaman lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Angguran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menctapkan Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003,
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1
Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2024, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 87 Tahun 2022, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun
2023
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:
(1) pendapatan daerah
(2) pendapatan asli daerah sebesar Rp88.875.590.931,79 (delapan
puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima
ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma
tujyuh puluh sembilan rupiah)
pendapatan transfer sebesar Rp741.131.287.237,00 (tujuh
ratus empat puluh satu milyar seratus tiga puluh satu juta dua
ratus delapan puluh tujyuh mbu dua ratus uga puluh tujuh
rupiah)
lain lain pendapatan daerah yang sah
sebesar
Rp10 011.920.023,00 (sepuluh milyar sebelas juta sembilan
ratus dua puluh ribu dua puluh tiga rupiah)
jumlah pendapatan sebesar Rp&40.018.798.191,79
(delapan ratus empat puluh milyar delapan belas juta tujuh
ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu
koma tujuh puluh sembilan rupiah}
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati
ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024.
439 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 17 Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2024 (17)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 20 Tahun 2004, PP No 8 Tahun 2008, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 81 Tahun 2022, PERDA Kab Pohuwato No 1 Tahun 2011, PERDA Kab Pohuwato No 8 tahun 2012, PERDA Kab Pohuwato No 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2024.
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PermendesPDTT No. 7 Tahun 2023, PermendesPDTT No. 13 Tahun 2023, PMK No. 145 Tahun 2023, PMK No. 146 Tahun 2023, Perbup Kampar No. 20 Tahun 2017, Perbup. Kampar 55 Tahun 2018
Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024
meliputi:
a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar
dengan Kewenangan Desa, RKP Desa, Kebijakan Prioritas
Penggunaan Dana Desa, Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (1DM) Berbasis SDGs;
b. Prinsip penyusunan APBDesa;
c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
d. Teknis penyusunan APBDesa; dan
e. Hal- hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
