perda - sUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2000/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengaturan mengenai
Pemerintah Desa yang sesuai perkembangan
keadaan selaras dengan keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokrasi,
dan perkembangan masyarakat maka dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa; bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut
di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daera
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ; 02/KTPS-DPRD/1999
Susunan Organisasi; Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2000.
56 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2000
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kerjasama
Desa ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang No mor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiclen Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, bentuk, obyek danbadan kerjasama, tata cara kerjasama, bimbingan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
Peraturan Daerah (Perda) Ini mengatur tentang tata cara penyusunan anggaran, bentuk dan susunan anggaran, tata usaha keuangan desa, perhitungan anggaran, mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, mekanisme pengangkatan dan tugas bendahara desa, pembahasan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran, perhitungan anggaran, mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2000.
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2000
PERDA Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2000/No.26 Seri D 26
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan
meningkatkan peran serta masyarakat, dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
1999.
Peraturan ini mengatur lembaga kemasyarakatan-
yang dibentuk warga desa yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam
pembangunan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2000.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2000
bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara luas, nyata dan bertanggungjawab di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa sehubungan dengan huruf a di atas maka Pemerintahan Desa berwenang untuk membuat Peraturan Desa; bahwa agar terdapat kesamaan pedoman tentang penyusunan serta tata cara pembuatan Peraturan desa demi kemudahan Desa dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk Peraturan Desa; Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa; Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa; Berita Acara; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2000.
12 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2000
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN
2000
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2000/No. 25
Peraturan Daerah (Perda) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tabun 1999 tentang Pedoman Umum Pengatutan
Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pcrangkat Desa;
Undang undang Nomor 13 Tahuo 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-uodang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-uodang Nomor 25 Tahun 1999; Peraruran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pem.erintah Nomor 69 tabuo 1992; Keputusao Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerab Kabupatcn Semarang Nomor 4 Tahtm 2000; Peraturan Daerah Kabupateo Semarang Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000;
Peraturan Dearah ini mengatur tentang kedudukan keuangan, jenis penghasilan kepala desa dan perangkat desa, sistem pemberian penggarapan tanah bengkok, penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan smenetara dari jabatannya, penghargaan bagi kepala desa dan perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2000.
8 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2000
bahwa pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai perkembangan keadaan
selaras dengan keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan selaras perkembangan masyarakat. maka perlu
menetapkan Peraturan Desa; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ; 02/KTPS-DPRD/1999
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2000.
37 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
