Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong terwujudnya desa yang
ramah perempuan dan peduli anak dalam
mewujudkan pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, ketahanan keluarga, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana perlu mengembangkan Desa
Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA);
b. bahwa guna memberikan panduan dalam
pembentukan, pendampingan, dan evaluasi Desa
Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur
petunjuk teknis dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk
Teknis Pengembangan Desa Perempuan Indonesia
Maju Mandiri;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 93 Tahun 2020;
Materi Pokok: mengatur mengenai ruang lingkup dan rincian petunjuk teknis
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 50 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN MELALUI KETERLIBATAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah yaitu Desa Mandiri, perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan melalui strategi percepatan peningkatan status desa;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendes PDTT No.2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.56 Tahun 2017, Pergub No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Sasaran, Pembagian Tugas, Peran, Dan Tanggung Jawab, Program Dan Kegiatan Interversi, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Evasluasi Dan Pelaporan, Sistem Reformasi dan Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 15 halaman lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Informasi Gampong
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan Kawasan Perdesaan
- bahwa untuk mewujudkan sistem informasi yang terpadu antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong, perlud diatur pedoman penyelenggaraan sistem informasi gampong
bahwa untuk mewujudkan sistem informasi yang terpadu antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong, perlud diatur pedoman penyelenggaraan sistem informasi gampong
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 15 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Fungsi Sistem Informasi Gampong, BAB III Perangkat Sistem Informasi Gampong BAB IV Muatan Sistem Informasi Gampong, BAB V Pengembangan Sistem Informasi Gampong, BAB VII Koordinasi dan Penerapan Sistem Informasi Gampong, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Gampong di Aceh
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Aceh berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong
- bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong secara efektif, efisien, terpadu demi terwujudnya tata kelola pemerintahan gampong yang baik, perlu diatur tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 17 Tahun 2018, PP Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, Permendagri Nomor 96 Tahun 2017, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 22 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Penutup, BAB II Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Mengatur Pemerintahan Gampong, BAB III Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemberian Alokasi Dana Gampong, BAB IV Pembinaan dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong, BAB V Pembinaan Manajemen Pemerintahan Gampong, BAB VI Pembinaan Percepatan pembangunan dan Pemberdayaan Gampong, BAB VII Pembinaan Kabupaten/Kota Terhadap Penataan Gampong, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Gampong dan Kerjasama Antar Gampong, BAB IX Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, BAB X Penghargaan, BAB XI Pembiayaan, BAB XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Rangka Fasilitasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota dalam rangka Fasilitas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Bahwa dalam rangka fasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu diberikan bantuan keuangan khusus yaitu pemberian dana alokasi tambahan bantuan operasional kepada kecamatan melalui kabupaten/kota di Aceh
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2006, , UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, , UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 73 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021, , Pergub Aceh Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jumlah dan Mekanisme Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Kecamatan Melalui Kabupaten/Kota BAB III Penggunaan Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Melalui Kabupaten/Kota, BAB IV Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Kecamatan Melalui Kabupaten/kota, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2021
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa secara efektif, efisien, terpadu
serta mencegah terjadinya pembinaan dan
pengawasan yang tidak terencana guna mewujudkan
tata kelola pemerintahan desa yang baik, perlu
disusun kebijakan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
-2-
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
dengan Mengubah Undang-Undang 47 Prp. Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan Tenggaran dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
-3-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
-4-
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBINAAN TERHADAP KABUPATEN DALAM PENYUSUNAN RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN YANG MENGATUR DESA
BAB III PEMBINAAN KABUPATEN DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA
BAB IV PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA (PKAD)
BAB V PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
BAB VI PEMBINAAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN PENDAMPINGAN DAN BANTUAN TEKNIS
BAB VII PEMBIMBING TEKNIS KERJA SAMA DESA
BAB VIII INVENTARISASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA
BAB IX MEMBINA DAN MENGAWASI PENETAPAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA
BAB X MONITORING DAN EVALUASI
BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB XII PENGHARGAAN
BAB XIII PENDANAAN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
TAHUN 2021 NOMOR 22
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 20 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dangan semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu adanya program khusus untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga di desa sekaligus mendorong Perekonomian pedesaan, mengoptimalkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, pemberdayaan manusia melalui pengembangan potensi ekonomi desa, pengelolaan usaha ekonomi produktif serta mendorong tumbuhnya produk unggulan pedesaan;
b. bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu upaya mewujudkan “Jatim Sejahtera” melalui Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) dan “Jatim Berdaya” melalui Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Program Desa Berdaya, dan Program Sinau Nang nDeso (SINANDO);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950;
UU No 33 Tahun 2004;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 12 Tahun 2019;
UU No 6 Tahun 2014;
Kepres No 12 Tahun 2020;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 20 Tahun 2020;
Pergub Jawa Timur No 22 Tahun 2020;
Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pedoman untuk:
a. Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan
(JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur;
b. Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur;
c. Program “DESA BERDAYA” Provinsi Jawa Timur; dan
d. Program Sinau Nang nDeso (SINANDO) Provinsi Jawa Timur.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program Desa Berjaya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024, perlu dilakukan koordinasi dengan semua
perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan
Pengentasan Desa Tertin ggal, Smart Village, Pengembangan
Kawasan Perdesaan, dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi di Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.15 Tahun 1997, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 tahun 2019, PP No.3 Tahun 2014, PP No.43 tahun 2014, PP No.15 Tahun 2010, PP No.95 Tahun 2018, PP No.39 Tahun 2019,
Permendagri No.42 Tahun 2010, Permendagri No.114 Tahun 2014, PermendesaPDTT No.2 Tahun 2015, Permendagri No.44 Tahun 2016, PermendesaPDTT No. 2 Tahun 2016, PermendesaPDTT No.5 Tahun 2016, Permendagri No.20 Tahun 2018,
Permendesa No.17 Tahun 2019, PERDA No.4 Tahun 2019, PERDA No.14 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Program Desa
Berjaya
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
Halaman 11
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 18 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa pemerintahan desa perlu diselenggarakan dengan menggunakan manajemen pemerintahan desa, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera;
b. bahwa untuk menguatkan strategi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan manajemen pemerintahan desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pembinaan manajemen pemerintahan desa secara sistematis, inklusif, dan tematik;
c. bahwa dalam rangka pembinaan manajemen pemerintahan desa oleh pemerintah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan pedoman mengenai pelaksanaan manajemen pemerintahan desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 114 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana merupakan strategi langkah kerja untuk pembinaan pemerintahan desa secara tematik dan sistematis
Pedoman Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dimaksudkan sebagai standar dalam pelaksanaan pembinaan manajemen pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
ABSTRAK:
a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dinamika pembangunan desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a memerlukan keterlibatan
banyak pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan
dalam setiap aktivitasnya;
c. bahwa dinamika pembangunan desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a memerlukan keterlibatan
banyak pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan
dalam setiap aktivitasnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2017;
Materi Pokok: merupakan pedoman pelaksanaan
Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di DIY.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
Jumlah halaman: 8 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
