PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU KABUPATEN PRINGSEWU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan
penanganan korban pada kejadian gawat
darurat dan menekan angka kematian pra
rumah sakit maka perlu dilakukan penanganan
kegawatdaruratan melalui suatu sistem yang
terpadu dan terintegrasi;
untuk penanganan kegawatdaruratan secara
terpadu dan terintegrasi, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pringsewu harus membentuk Public
Safety Center (PSC 119);
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan
Terpadu Kabupaten Pringsewu
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 1 Tahun 2012; Permenkes No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Pringsewu No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kabupaten Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
14 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2021
Perubahan tarif retribusi pengujian kenderaan bermotor
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2021/NO.09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan tarif retribusi pengujian kenderaan bermotor
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 T a h u n 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan tarif retribusi pengujian kenderaan bermotor termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, struktur & besarnya tarif retribusi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
ABSTRAK:
bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan telah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016, Sehingga dalam rangka harmonisasi dan peningkatan efektivitas tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, maka Peraturan Bupati perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016,
Beberapa ketentuan Di Ubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD TAHUN 2021 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA KERJA TIM PERTIMBANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEDIRI DAN PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA KERJA TIM PERTIMBANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
bahwa Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri; bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Nomor 065/175/418.09/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal
Pencabutan Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Berita Acara Nomor 061/778/418.09/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Rapat Pembahasan Pencabutan Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri perlu
dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
terdiri atas 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 19) dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor
19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Tim Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2021
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Mengubah
Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 70 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2021/NO.08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 70 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor: 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, bahwa pemerintah pusat melakukan kebijakan refocussing/realokasi terhadap dana transfer ke daerah dan dana desa yang berdampak menurunnya besaran alokasi transfer keuangan ke daerah serta amanat kewajiban daerah untuk me-refocussing/merealokasi pendapatan dan belanja pada APBD TA 2021, maka perlu menetapkan peraturan bupati bone bolango tentang perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 70 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 70 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
Perubahan atas peraturan Bupati Bone Bolango nomor 70 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone bolang
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 No 7 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mempercepat pembangunan daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 33 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014;
PP No 20 Tahun 2004;
PP No 58 Tahun 2005;
PP No 8 Tahun 2008;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
PP No 18 Tahun 2016;
PP No 11 Tahun 2017;
Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
Perda Kab. Bangkalan No 12 Tahun 2010;
Perda Kab. Bangakalan No 7 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TPPD. Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) bukan Perangkat Daerah melainkan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dalam peningkatan pelayanan publik oleh perangkat daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN KRESNOMULYO BARAT DI KECAMATAN AMBARAWA DAN PEKON PERSIAPAN SUKAMANAH Dl KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat Di Kecamatan Ambarawa Dan Pekon Persiapan Sukamanah Di Kecematan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan Tim
Provinsi Lampung di Pekon Kresnomulyo Kecamatan
Ambarawa dan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih
tanggal 17 Februari sampai dengan 19 Februari 2021
dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Pringsewu
Nomor 34 tahun 2020 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa dan Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perbup No. 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat Di Kecamatan Ambarawa Dan Pekon Persiapan Sukamanah Di Kecematan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
4 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2021/ No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan jaminan dalam menjalankan
tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jepara dalam melaksanakan fungsi
pengawasan, penganggaran, dan legislasi serta
penyerapan aspirasi masyarakat, maka perlu
menyediakan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun
2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas; Bentuk dan Besaran Tunjangan Transportasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2021
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
Perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/NO.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan program jaminan kesehatan dalam meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan termasuk kebijakan iuran di wilayah kabupaten bone bolango, maka perlu menetapkan peraturan bupati bone bolango nomor 17 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas peraturan bupati bone bolango nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Perubahan atas peraturan Bupati Bone Bolango nomor 17 tahun 2020 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan pro rakyat (JAMKESPRA) yang terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN)
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD TAHUN 2021 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor
147), serta sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 2 Juni 2020 Nomor 061/336/418.09/2020 perihal Rapat
Tindak Lanjut Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 8 Juni 2020 Nomor 061/l584/418.09/2020 tentang Rapat Pembahasan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu mengatur mengenai Peraturan
Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus
Rumah Sakit Daerah Simpang Lima Gumul pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
7 . Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016.
KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN; SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; TUGAS POKOK DAN FUNGSI; TATA KERJA; KEPEGAWAIAN DAN JABATAN; PEMBIAYAAN; KETETUAN PERALIHAN; PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2017
25 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
