Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1055 Tahun 2009 Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 460 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Mekanisme Perguliran Dana Bantuan Keuangan Untuk Pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Paket C Di Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 473 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Di Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 566 Tahun 2006
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 566, BD.2006/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok jabatan struktural
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu di susun uraian tugas dan fungsinya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/MENPAN/1990; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 157 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural unit pelaksana teknis dinas pada dinas pertanian kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 607 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 607, BD.2011/No.26 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar penyaluran dana pinjaman modal usaha kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Banjarnegara berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 618 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 618, BD.2010/No.32 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Daerah Non Permanen untuk Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar penyaluran Dana Investasi Daerah Non Permanen Untuk Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan dengan lancar, tertib dan tepat sasaran, maka dipandang perlu untuk diatur dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Daerah Non Permanen untuk Usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2010.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 720 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 720, BD.2007/No. 19 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kesejahteraan petani di
Kabupaten Banjarnegara melalui pendayagunaan
Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
sebagai Lembaga Ekonomi Desa (LED), dipandang
perlu diatur Pemberdayaan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa (LPMD) di Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
10 Tahun 2002.
Peraturan ini memuat maksud;tujuan;sasaran;mekanisme pembelian, penampungan dan penyaluran, pembiayaan dan pengembalian pinjaman;tanggung jawab; monitoring dan evaluasi terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2007.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 728 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 728, BD.2009/No.78 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional; bahwa agar penyediaan pupuk sesuai dengan rekomendasi teknis dan kebutuhan di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/
PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/SR.130/
11/2009; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.3/43/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2008.
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2010.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 853 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 379 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
