Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menyebutkan bahwa “Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota”, maka berdasarkan ketentuan tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013
Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Kebijakan dan Strategi Daerah, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, 4. Pembiayaan, 5. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 75 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 No.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021-2041
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Perda Kab. Cilacap No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-20131, maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Detail Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021-2041.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiional; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; PP Np. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang; PP No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasa Brebes-Tegal-Pemalang; Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Perda Prov Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; Perda Prov Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Prov Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; Perda Kab CIlacap No. 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten CIlacap Tahun 2005-2025; Perda Kab CIlacap No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WIlayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-20131 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten CIlacap 2011-2031.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021-2041. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: tjuan penataan dan delinasi BWP; rencana Struktur Ruang; rencana Pola Ruang; penetapan SUb BWP yang diprioritaskan penangannnya; ketentuan Pemanfaatan Ruang; peraturan zonasi; pemberian insentif dan disinsentif; dan ketentuan sanksi. Perizinan terkait kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya. Perizinan terkait kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi sesuai dengan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan : untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. Pemanfaatan Ruang di BWP Cilacap yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2021.
79 hllm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 75 Tahun 2020
Hak Asasi ManusiaKesehatanLingkungan HidupCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Jepara No. 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Tahun 2020/ No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah WNI maupun WNA yang meninggal dan dimakamkan di wilayah Kabupaten Jepara akibat infeksi Covid 19
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 36 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa klai terkahir dengan UU No 9 Tahun 2015; Permenkes No 82 Tahun 2014; Perbup jepara No 32 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perbup No 58 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 32 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Ketentuan Pasal 5 diubah
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Tahun 2022 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu peran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat; bahwa sebagai bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tangerang, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Perda No. 20 Tahun 2004; Perbup No. 53 Tahun 2018
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat Bab III Pengaduan Masyarakat Bab IV Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bab V Mekanisme/Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Bab VI Penganggaran Bab VII Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Bab VIII Pelaporan Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 75 Tahun 2023
Kepegawaian, Aparatur NegaraLingkungan HidupStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pengelolaan
sampah, penerbitan izin pendaurulangan
sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah,
pemrosesan akhir sampah, pembinaan dan pengawasan
pengelolaan sampah yang diselenggarakan swasta,
merupakan urusan pemerintahan umum bidang
lingkungan hidup, maka perlu diadakan penyesuaian
dan perubahan nomenklatur dan rincian tugas Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Klaten
Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten
dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diadakan
perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahaan Atas Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk.Setjen/Kum.1/8/ 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penyisipan pada angka 10A, perubahan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf e, penyisipan Pasal 3A, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), perubahan Pasal 11 ayat (2) huruf i dan huruf j, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22, perubahan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 diubah.
23 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
ABSTRAK:
Air merupaka salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem.
UU No 15 Th 1999; UU No 32 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 1999; PP No 82 Th 2001; PP No 27 Th 2012; PP No 24 Th 2018; Permen Lingkungan Hidup No P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018; Perda Kota Cilegon No 10 Th 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 76 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGELOLAAN POHON PADA RUANG PUBLIK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
