Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD Kab. probolinggo Tahun 2024 Nomor 19 Seri G; https://jdih.probolinggokab.go.id
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 14 Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 63 Seri G), diubah sebagai
berikut :Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.358.446.030.284,- Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.605.936.806.160,- Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,- Ketentuan dalam Pasal 18 angka 1 Lampiran I dan angka 2 Lampiran II diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Mengubah Perbup Probolinggo 63/2023
jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2024
PERBUP Kab. Natuna No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2022
berbasis elektronik - penyelenggaraan sistem pemerintahan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD.2024/No.327
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan tata kelola, manajemen,
layanan pemerintahan dan publik yang bersih, efektif,
transapan, akuntabel, berkualitas dan terpercaya
diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan
berbasis elektronik diperlukan pengelolaan dan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang
handal. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik guna optimalisasi pelaksanaan
penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Natuna Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 60
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.14 Tahun 2008; PP No.82 Tahun 2012; UU No.25 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2019; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.81 Tahun 2010; Permenpanrb No.10 Tahun 2011; Permenpanrb No.14 Tahun 2011; Perka BPPT No.007a Tahun 2017; Permenpanrb No.5 Tahun 2020; Peraturan BSSN No.10 Tahun 2019; Peraturan BSSN No.8 Tahun 2020; Permen PPN/Kepala BAPENAS No.16 Tahun 2020; Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Natuna Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022
Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 257) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
196 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Hampang.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Hampang;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS HAMPANG,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;SISTEMATIKA;PENGENDALIAN DAN EVALUASI;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah
sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik, khususnya dalam menggali dan
mengelola seluruh potensi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah
memberikan
insentif sebagai
tambahan
penghasilan bagi instansi pelaksana dan
pendukung dalam kebijakan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Peungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana
Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan
insentif apabila mencapai target kinerja tertentu;
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 35 Tahun 2016 telah diatur tata
cara pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
maka beberapa nomenkelatur jenis Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati
Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
6 Tahun 2023 ;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun
2016 ;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 37), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2024
PERBUP Kab. Sleman No. 82 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38.14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Persampahan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada
Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan
Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Persampahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38.14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan
Persampahan.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3),
Pasal 62 ayat (6), Pasal 95 ayat (6), Pasal 100 ayat (6),
Pasal 102 ayat (3), Pasal 104 ayat (5), dan Pasal 105 ayat
(11) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pajak
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8
Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengaturan umum pajak, tata cara pemungutan pajak, penghapusan piutang pajak, keberatan dan banding, gugatan pajak, keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan, penundaan, dan angsuran atas pembayaran pokok pajak, dan/atau sanksinya, pembetulan dan pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penghimpunan data dan/atau informasi elektronik dalam pemungutan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2018, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1072 Tahun 2011, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 dicabut.
83 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu melakukan penataan susunan
organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 114 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 114 Tahun 2021 dicabut.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah
terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun
perencanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah; bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna
dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024, meliputi:
a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dimaksud diuraikan dalam:
a. pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah;
b. pembinaan dan pengawasan desa;
c. pengawasan badan usaha milik Daerah; dan
d. pengawasan badan usaha milik desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di bidang kesehatan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tata Cara kerja sama BLUD dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023
Dalam Perbub ini diatur tentang Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
