Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENAAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa pelayanan kesehatan dasar pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan tidak hanya melayani masyarakat
dari Kabupaten Bantaeng tapi juga dari Kabupaten
lainnya;
b. bahwa pelayanan kesehatan dasar pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dari Kabupaten
lainnya dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
Kabupaten Bantaeng;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2004 Nomor.150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4456);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5049);
4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- udangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2011
No.82, Tambah
6. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun. 2011 Nomor.116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor.5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2014 Nomor. 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun. 2012 Nomor. 264
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor. 5372) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7410/ Menkes/
Per/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan
Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan
Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan
Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran. Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun. 2011 Nomor.9)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun
2017(Lembaran. Daerah kabupaten Bantaeng Tahun.
2017);
Ruang lingkup pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya meliputi:
a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
b. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas;
c. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
d. Tindakan Rawat Darurat (UGD);
e. Pelayanan Ambulance;
f. Pelayanan Persalinan di Poskesdes / Polindes;
g. Tindakan Medik;
h. Pelayanan Pengujian Kesehatan;
i. Pelayanan tertentu meliputi pelayanan gigi dan mulut;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum pengelolaan bantuan bencana yang berasal dari pihak pengelolaan bantuan bencana yang berasal dari pihak ketiga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Peraturan UU No.38 Tahun 2000; UU No. 24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Gorontalo No.139/32/IV/2020; Keputusan Gubernur Gorontalo No.131/11/III/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Pengelolalaan Bantuan Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011
IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA - kesehatan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.13/ TLD No. 146
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak
Balita merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan
suatu bangsa; bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak
Balita merupakan indikator keberhasilan pembangunan
kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan
seluruh bangsa-bangsa seluruh dunia di era pembangunan
milenium (Millenium Development Goals dan Suistanable
Development Goals); bahwa upaya Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak
Balita ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga
mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa
depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk
menurunkan angka kematian ibu, Bayi dan Anak Balita; bahwa jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di
Kabupaten Cilacap cenderung mengalami peningkatan
meskipun upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan
terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita;
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesoia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup KIBBLA, hak dan kewajiban ibu, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, jenis, tingkat dan sistem rujukan pelayanan KIBBLA, pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita, pemberdayaan masyarakat, sumber daya KIBBLA, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pengaduan, sanksi administrasi,.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan penyebaran HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Mempawah dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan, yang pada akhirnya mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan, sehingga diperluhkan upaya pencegahan dan penanggulangannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 8 Tahun 1981, UU No.5 tahun 1997, UU No.39 Tahun 1999, UU no.23 Tahun 2002, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, Permendagri No.20 Tahun 2007, Permendagri No.80 Tahun 2015;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Pencegahan; Penanggulangan; Kewajiban dan Larangan; Kelembagaan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Satu Desa Perawat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ini adalah : - Meningklatkan derajat kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani dimana akan menjadi individu yang produktif sehingga akan berkontribusi positif terahadap pembangunan bangsa
- Memiliki daya ungkit yang dapat mendukung aspek - aspek pembanguan lainya,sehingga indikator - indikator kesehatan serikali digunakan sebagai ukuran kemajuan pembanguan
- di dasarin oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi,angka gizi buruk ,angka harapan hidup ,serta kekurangan tenaga kesehatan di desa untuk diperlukan tenaga perawat ditingkat desa guna memberikan kualitas pelayanan primer bagi masyarakat perdesaan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 29 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 33 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2009;UU No 36 Tahun 2009;UU No 38 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;Permendagri No 7 Tahun 2008;Permendagri No 113 Tahun 2014;Keputusan Menteri Kesehatan No 152/MENKES/SK/X/2010
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan umum ,Tujuan pelaksanaan Program,Persiapan dan Proses Implementasi ,Peran jajaran kesehatan dan pemangku kepentiangan ,Sumber pemiayaan,Sanksi administrasi,Pemantau dan evaluasi,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Zonasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan secara cepat dan merata, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan berkesinambungan, perlu menetapkan zona rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sikka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Zonasi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UU No 69 Tahun 1958; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 2018; Permenkes No 001 Tahun 2012; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permenkes No 28 Tahun 2014; Permenkes No 4 Tahun 2019; Permenkes No 43 Tahun 2019; Keputusan Menkes No HK.02.02/MENKES/150/2015; Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan No HK.02.03/I/0363/2015; Perda Kab. Sikka No 3 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Zonasi Pelayanan Kesehatan Rujukan; V. Jenjang dan Prosedur Rujukan; VI. Pembiayaan; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 13 Tahun 2018
JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - PETUNJUK TEKNIS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/NO. 13, TBD 2018, LL SETDA KAB. BURU SELATAN : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan pembiayaan
yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan,
pertolongan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, yang
pembiayaannya dijamin pemerintah dan dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan dan tenaga pendamping di rumah tunggu
kelahiran maka perlu di buat peraturan bupati tentang
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang
Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten
Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
Terjadinya stunting pada balita dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi;
Kabupaten Bulungan pada Tahun 2020 ditetapkan sebagai salah satu lokasi intervensi utama pencegahan stunting;
Prevalensi balita pendek (stunting) merupakan salah satu dari 4 (empat) area prioritas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
Perbup ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Intervensi Gizi Spesifik Dan Intervensi Gizi Sensitif; Bab III Pendekatan; Bab IV Pelimpahan Wewenang; Bab V Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan Stunting; Bab VI Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah Desa; Bab VII Pencatatan Dan Pelaporan; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan; Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
