Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsikolusi dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2016; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; PermenPAN No. 24 Tahun 2014; PermenPAN No. 3Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik mulai dari asas dan prinsip, pelayanan pengaduan, serta:
a. penyalahgunaan wewenang;
b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
c. korupsi, kolusi dan nepotisme;
d. pelanggaran disiplin pegawai;
e. pelanggaran terhadap standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
f. permasalahan pelayanan publik di bidang sosial, infrastruktur dan pembangunan;
g. permasalahan pelayanan publik lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 29 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Struktur Organisasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
ABSTRAK:
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 74 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 93 Tahun 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diubah, yaitu terkait Uraian tugas Bidang Penyuluhan Pertanian, Uraian Tugas Seksi Data Informasi Pertanian, menambah Bab IIA Ketentuan Peralihan yaitu Pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 93 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2019
PERBUP Kab. Lamandau No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun
2019 Tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
standar/PEDOMAN-administrasi dan tata usaha negara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/613
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara
Asing dan/atau organisasi kemasyarakatan serta tokoh
masyarakat tertentu perlu dilakukan penataan dengan
suatu pengaturan keprotokolan yang sesuai dengan
dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem
ketatanegaraan, budaya, tradisi dan kearifan lokal.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun
2016.
Tata tempat, tata upacara, tata penghormatan pada Keprotokolan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 27 Tahun 2019
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2019
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD No. 27/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola suatu daerah, perlu diterapkannya e- government atau pemerintahan berbasis elektronik dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah;
Bahwa sebagai salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan e-government di Kabupaten Bener Meriah, perlu diterapkannya suatu sistem aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan RAPBK dengan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (e-SIPPeT);
bahwa sistem aplikasie-SIPPeT bertujuan untuk memudahkan dan mengawal proses perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja SKPK (Renja SKPK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) sampai dengan rincian rekening belanja, sebagai dasar penyusunan Dokumen kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK), untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU RI No. 19 Tahun 2016; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 98 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan TAPD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung keberadaan Dewan Pengurus KORPRI untuk mewujudkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar maka perlu adanya Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 94), diubah pada Ketentuan Pasal 6, dan Ketentuan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2019
MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/ No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu mengatur tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.48 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen No. 5 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini terdiri dari Ketentuan Umum, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, Penyediaan Dana, Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis, Pajak Mineral,Bukan Logam dan Batuan, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia, Pengadaan Khusus, Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik, Pembiayaan Daerah, Laporan Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pembinaan,Pengawasan dan Evaluasi, Perubahan APBK dan DPA Lanjutan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
77 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Minahasa Selatan
ABSTRAK:
-Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka dibutuhkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berintegritas, kompeten, kapabel, objektif dan mampu menjaga rahasia jabatan;
- Untuk mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka dipandang perlu mengatur kode etik APIP.
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 5 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010;
- PP No. 42 Tahun 2004;
- PP No. 60 Tahun 2008;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- PP No. 18 Tahun 2016;
- PP No. 11 Tahun 2017;
- PP No. 12 Tahun 2017;
- Permendagri No. 23 Tahun 2007;
- Permendagri No. 28 Tahun 2007;
- PermenPAN No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008;
- PermenPAN No. PER/05/M.PAN?03/2008;
- Perka BKN No. 12 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kode etik, larangan, pengaduan, majelis kode etik, dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman terdiri dari 11 halaman batang tubuh (15 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDARDISASI HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG STANDARDISASI HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. STANDARDISASI HARGA BARANG/JASA
3. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 26 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, dan Analisis Standar Belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dasar hukum : UU No.28 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; PP Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009; Permenpan dan RB No.34 Tahun 2011; Permenpan dan RB No.39 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kelas jabatan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
3 hlm, Lampiran : 149 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
