Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan mutu standar
pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Derah Kabupaten
Mamuju Utara dipandang perlu menetapkan standar Tarif
Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju
Utara;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan aksesibilitas serta
kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
rumah sakit, maka perlu didukung sumber daya yang memadai;
c. bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan harus disesuaikan
dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan tetap
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan,
daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta
kompetisiyang sehat;
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten LuwuTimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4422);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437 ) sebagaimana telah diubah berapakali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 ten tang Perirnbangan
Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 5072);
9. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonerisa Nomor 52
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010
tentang Jenis Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor138/Menkes/PB/II/2009 / Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT.Askes(Persero)
dan anggota keluarga di Puskesmas, Balai Kesehatan masyarakat,
dan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pola Tarif Rumah Sakit
Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1333/Menkes/SK/XII/1999 Tanggal 8 Desember 1999 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Rumah sakit dan Standar
Pelayanan Medik;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 96 Tahun
2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013.
(1) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk mengganti
biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya
diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan
kemampuan ekonomimasyarakat, kebijakan, subsidi silang dan
aspek keadilan;
(2) Tarif ditetapkan dengan mengutamakan peningkatan mutu dan
pengembangan pelayanan rumah sakit dan tidak dimaksudkan
untuk mencari keuntungan atau laba semata;
(3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan,
jenis pelayanan, kategori tindakan dan/atau jenis pemeriksaan
yang diterima pasien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2013.
38 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pohuwato No. 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegritasi dengan Program jaminan Kesehatan Nasional di kabupaten Pohuwato
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG TERINTEGRITAS DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN POHUWATO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegritas dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Desa Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perauran Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 tahun 2009; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.101 Tahun 2012; PP No.32 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018; Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019; Permenkes No.69 Tahun 2013; Permenkes No.21 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Azas, Prinsip, Sistem dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan, Ruang Lingkup Penyelenggaraan, Manfaat, Lingkup dan Jenis Pelayanan, Pengorganisasian, Penyelenggara Pelayanan Kesehatan,Pembiayaan, Pengelolaan Informasi, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/No.16 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) adalah virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, serta untuk menghindari dampak yang lebih besar dibidang kesehatan, sosial dan ekonomi maka perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Defisiency Syndrome (AIDS); bahwa dalam konteks wilayah Kabupaten Banjarnegara, perkembangan penyebaran HIV dan AIDS semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengaturnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat penjabaran ketentuan terkait Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2013.
34 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, perlu dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan; bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten perlu pengaturan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/Per/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Prosedur Kerja
Bab VI Pengelompokan Fungsi Pelayanan dan Pendukung
Bab VII Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab VIII Dewan Pengawas
Bab IX Remunerasi
Bab X Standar Pelayanan Minimal
Bab XI Tarif Layanan
Bab XII Pendapatan dan Biaya BLUD
Bab XIII Perencanaan dan Penganggaran
Bab XIV Pelaksanaan Anggaran
Bab XV Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XVII Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab XVIII Ketentuan Lain-Lain
Bab XIX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2015.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuapten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 44 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 36 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014; PERMENKES NO. 90 TAHUN 2015; KEPUTUSAN MENKES NO. 1235/MENKES/XII/2007; KEPUTUSAN MENKES NO. 156/MENKES/SK/I/2010; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 25 TAHUN 2012
Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di UPT PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES, POSKESDES dan atau UPT INSTALASI FARMASI setiap bulan bagi yang menjalankan kewajibannya dan memenuhi kriteria atau aturan dan perhitungan yang ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 13
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 605 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 102
Tahun 2017
SPM UPTD Labkes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh UPTD Labkes. SPM UPTD Labkes wajib dilaksanakan oleh UPTD Labkes untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan sebagai tolak ukur kinerja UPTD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2020
Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Boyolali Sehubungan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2020/ No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah
dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
se Kabupaten Boyolali Sehubungan Wabah Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan layanan kesehatan bagi warga
Kabupaten Boyolali dari ancaman pandemi Corona Virus
Disease 2019, diperlukan dukungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali dalam penanganan pandemi virus
dimaksud;
b. bahwa untuk memberikan keringanan dalam layanan
kesehatan bagi warga Kabupaten Boyolali dari ancaman
pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan pembebasan
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Rumah
Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
sehubungan Wabah Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Boyolali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah
dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
se Kabupaten Boyolali Sehubungan Wabah Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Boyolali;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah
dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
se Kabupaten Boyolali Sehubungan Wabah Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Boyolali; yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi Yang Diberi Pembebasan Retribusi; Pembebasan Retribusi dan Jangka Waktu Pembebasan Retribusi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 13, BN.2017/NO.352, kemenkes.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
