Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2013

Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomimasyarakat, kebijakan, subsidi silang dan aspek keadilan; (2) Tarif ditetapkan dengan mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan rumah sakit dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata; (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, jenis pelayanan, kategori tindakan dan/atau jenis pemeriksaan yang diterima pasien.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pasangkayu

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2013

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2013

Tanggal Berlaku

22 Agustus 2013

Sumber

LD.2013.13

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 418 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENETAPAN-TARIF-LAYANAN-KESEHATAN-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH-KABUPATEN-MAMUJU-UTARA
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, LD.2013.13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan mutu standar pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Derah Kabupaten Mamuju Utara dipandang perlu menetapkan standar Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara; b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan aksesibilitas serta kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit, maka perlu didukung sumber daya yang memadai; c. bahwa dalam menetapkan tarif pelayanan harus disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisiyang sehat; 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten LuwuTimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4422); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah berapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 ten tang Perirnbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5072); 9. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 52 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Jenis Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor138/Menkes/PB/II/2009 / Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT.Askes(Persero) dan anggota keluarga di Puskesmas, Balai Kesehatan masyarakat, dan Rumah Sakit; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tanggal 8 Desember 1999 tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah sakit dan Standar Pelayanan Medik; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 20. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. (1) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomimasyarakat, kebijakan, subsidi silang dan aspek keadilan; (2) Tarif ditetapkan dengan mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan rumah sakit dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata; (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, jenis pelayanan, kategori tindakan dan/atau jenis pemeriksaan yang diterima pasien.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2013. 38 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2013

Penetapan Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT