Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 385 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan DPD No. 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Mencabut

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Keputusan DPD RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penegakan Etika Dan Perilaku Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Download file:

Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Download file:

PMK 1 Tahun 2023.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Mencabut

Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
Peraturan MK No. 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Download file:

Peraturan MK 2 Tahun 2014.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Dewan Etik Hakim Konstitusi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Download file:

pmk nomor 2 tahun 2013.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi

Abstrak

Standar/Pedoman Kode Etik

Download file:

PMK Nomor 2 Tahun 2003.pdf

kode etik - pedoman perilaku - hakim konstitusi

2003

Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 02/PMK/2003, mkri.id; 5 hlm

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi

ABSTRAK:

Untuk menjaga kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya perlu ditetapkan kode etik dan pedoman tingkah laku.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (5) dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 15, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan Pasal 24.
Kode Etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi. Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari Kode Etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2003.
Lampiran file: 5 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial

Abstrak

Standar/Pedoman Kode Etik

Download file:

Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2018.pdf

kode etik - pedoman perilaku - komisi yudisial

2018

Peraturan Komisi Yudisial NO. 2, BN 2018 (530): 11 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial

ABSTRAK:

Untuk menjaga kehormatan dan martabat Angggota Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugas, perlu disusun kode etik dan pedoman perilaku Anggota Komisi Yudisial.
Dasar hukum peraturan ini adalah Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 1999.
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai acuan bagi Anggota Komisi Yudisial dalam bersikap dan bertindak dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat Anggota Komisi Yudisial.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 11 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 11)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Download file:

Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013.pdf

tata cara - laporan masyarakat

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 4, BN 2013 (330): 41 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004.
Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2013.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 41 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 41)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Nilai Dasar, Kode Etik, Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Dan Kebudayaan

Abstrak

Kode Etik

Download file:

bn812-2022.pdf

NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA - LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan NO. 4, peraturan.go.id

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan tentang Nilai Dasar, Kode Etik, Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Dan Kebudayaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta melaksanakan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK diperlukan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dasar Hukum Peraturan Menko PMK Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU Np. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 35 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Menko PMK No. 4 Tahun 2020; Dan Peraturan Menko PMK No. 1 Tahun 2021
Pasal 7 Kode Perilaku dari nilai berorientasi pelayanan tercermin dalam perilaku ASN sebagai berikut: a. memberikan layanan kepada publik secara transparan, unggul, nyaman, tangkas, akurat, dan santun; b. melaksanakan layanan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan; c. berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya; d. menggunakan atribut seperti tanda pengenal ASN selama melaksanakan tugas; dan e. menggunakan logo organisasi dalam setiap presentasi mewakili organisasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
Lampiran File; 22 Halaman

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download file:

PERMENSOS NOMOR 14 TAHUN 2018.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

Permenaker No. 37 Tahun 2015 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan
Permenaker No. 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Download file:

Permenaker 3 Tahun 2023.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.