Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tahapan persiapan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilaksanakan olch Walikota, telah ditetapkan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pernbangunan Untuk Kepentingan Umum;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan
dan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pembanguna.n untuk kepentingan umum berjalan lebih
efektif dan efisien, rnaka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 4g Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Persiapan Pcrrgadaa n Tarrah Bagi Pcmbangurian Untuk
Kcpentingan Urnurn pnrhr ditinjau kernbali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 49 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Persiapan Pengada.an Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
UndangUndang Nornor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961,Undang-Undang Nnmor 32 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953,Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973,Pcraturan Pemerintah Nomor ln Tuhun 1976,Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pernerintah Nornor 40 Tahun 1996, Pcraturan Pemerintah Nnmor 24 Tahun 1997,PP Nomor 16 Thaun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013, Pcraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Perat.uran Gubenur Jawa Tengah Nornor 18 Tahun 2013 dan Peraruran Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2013
Peraturan Walikota ini mengubah beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pcrsiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu tentang Tim Persiapan, Tim Kajian Keberatan, Tata cara penetapan Iokasi dan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pcrsiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2016
pedoman pengadaan barang/jasa pada perusahaan daerah air minum.
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2016/NO.4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai denganh Anggaran perusahaan daerah air minum.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.17 Tahun 2007.
Dalam peraturan Walikota ini diatur tentang Ruang lingkup, maksud dan tujuan, dan pedoman pengadaan barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota ini terdiri atas 80 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016
BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Biaya Langsung personil (Remuneration) Dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) agar penggunaan jasa konsultansi dapat lebih efisien dan efektif.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permen PU No. 45/PRT/M/2007, Permen PU No. 43/PRT/M/2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Petunjuk Penyusunan Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (Remunaration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimubursable Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 halaman, 9 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2015
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu baik untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan, maupun manfaat untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu membentuk Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Penetapan standar adalah standar regional dan nasional untuk berbagai jenis barang, pekerjaan, dan kegiatan yang ditetapkan secara berkala;
2. Seluruh barang yang pengadaannya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam hal terjadi kondisi atau gejolak perubahan kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM yang terlalu tinggi atau yang signifikan terhadap kurs dolar, SKPD dapat melakukan pengajuan perubahan kepada Walikota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 41 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Tanah Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa datum runglot pcngadaan tanah yang luasanya
tiduk lebih dart 5 (Innal hcktar bagi pembangunan untuk
kcpentingan unium di Kota Banjarbaru berdasarkan Pasal
121 Peraturan Presidc-n Nomor 40 Tahun 2014 Lantana
Perubahan Atas Peraturan Prcsiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bag
Pembangunan untuk Kepentingan Umum bcrdasarkan
pertimbangan efesien,efektivitas.kondisi grografis,sumber
daya manusia dun pertimbangan lainnya; bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hund a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pengadaan Tanah Yang Luasnya Tidak Iebih dari
5 (lima) hektar Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum di Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peruturan Petnerintalt Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah .Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tuhun 2006; Peraturun Mental Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2011; . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tuhun 2012; Peraturan Duerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008
Peraturan Walikota
tentang Pengadaan Tanah Yang Luasnya Tidak Iebih dari
5 (lima) hektar Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum di Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan; Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah; Biaya Operasioanal Dan Biaya Pendukung; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
