PERBUP Kab. Subang No. 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Dan Pelaksana Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Subang
Mencabut :
Keputusan Bupati Subang Nomor : 027/Kep. 281-ULP/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang
Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
pedomam - rekruitmen - kelompok - kerja - unit - layanan - pengandaan - barang - jasa - pemerintah - kabupaten - bandung
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD 2016/108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Rekruitmen Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasql 17 Peraryran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012 agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu meentapkan Perbup tentang Pedoman Rekruitmen Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Penmerintah Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beebrapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Prepes No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 99 Tahun 2014; Peratyran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Bandugn No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Status Dan Penempatan Pokja ULP, Pengelolaan Pokja ULP, Manajemen Pokja ULP, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 106 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bandung No. 104 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 106 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang aktif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menerapkan Manajemen Resiko;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Resiko Pengadaaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 1999, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 27 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 106 Tahun 2007, Perpres No 16 Tahun 2018, PerLKPP No 1 Tahun 2015, PerLKPP No 7 Tahun 2018, PerLKPP No 9 Tahun 2018, PerLKPP No 14 Tahun 2018, Perda Kapuas Hulu No 16 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No 16 Tahun 2018, Perbup Kapuas Hulu No 72 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; strategi penerapan manajemen resiko; proses manajemen resiko; evaluasi dan pelaporan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Perbup ini terdiri dari 30 hlm peraturan dan 18 hlm lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 107 Tahun 2009
PERWALI Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta No.107 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
PERBUP Kab. Sumedang No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 107 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
PERBUP Kab. Sumedang No. 31 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 107 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Melampaui Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai
peran penting dalam mendukung peningkatan
pembangunan dan perekonomian Kabupaten Semarang;
bahwa dalam hal pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan namun memiliki manfaat yang
tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan pertimbangan dan
analisanya dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan
yang melampaui Tahun Anggaran; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian
hukum berkaitan dengan tata cara penyelesaian pekerjaan
dan penganggaran belanja pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang melampaui tahun anggaran, perlu
mengatur Tata Cara Penyelesaian Pekerjaan dan
Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang Melampaui Tahun Anggaran; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, disebutkan bahwa tata cara
penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui
Tahun Anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang Melampaui Tahun Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran
Bab III Perubahan Kontrak
Bab IV Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan
Bab V Denda dan Pemutusan Kontrak
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 107 Tahun 2022
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 159B)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan PeraturanGubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2021;
Dalam Pergub ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. prinsip dan etika pengadaan barang/jasa; dan
b. pengadaan barang/jasa.
RSUD Provinsi NTB diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Fleksibilitas dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan operasional, penanganan kedaruratan kesehatan (pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan dan best practice pengadaan
barang/jasa yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 159B)
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 108 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kegiatan baru yang belum tercantum dalam buku standarisasi, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 057 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 perlu diadakan penyesuaian
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Bupati Brebes Nomor 057 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Brebes No 57 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
