Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Urugan Di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam upaya menjaga dan memelihara keserasian
lingkungan dalam perspektif pengurugan untuk
kesejahteraan dan keselamatan seluruh warga masyarakat
serta untuk kepentingan sosial ekonomi dan mitigasi bencana
alam di Kabupaten Banjar, maka perlu adanya pengaturan
dan pengendalian kegiatan pengurugan lahan dengan
mengedepankan pelestarian lingkungan hidup. dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 133
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
pengurugan lahan perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Penyelenggaraan Urugan di Kabupaten Banjar, meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kegiatan Pengurugan; Rekomendasi Pengurugan; Kewajiban dan Larangan; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 55 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN ALUN-ALUN RADEN BAGUS ASRA KI RONGGO BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keutuhan sarana prasarana Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso dari segala dampak yang ditimbulkan dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan lembaga lainnya, dan untuk lebih mengotimalkan pemanfaatannya sebagai bagian dari kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maka perlu pengaturan dalam pemanfaatannya;
b. bahwa sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan fungsi Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso, yang merupakan bagian dari kawasan Ruang Terbuka Hijau
{RTH) dan upaya penyediaan ruang publik yang nyaman, sehat, dan bebas dari kendaraan bermotor, dalam waktu tertentu Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso dan jalan raya di seputar Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso perlu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai lokasi kawasan Car Free Day;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pemanfaatan Alun-alun;
3. Izin;
4. Tujuan Pemberian Izin;
5. Tata Cara Permohonan Izin;
6. Persyaratan Permohonan Izin;
7. Penetapan Lokasi;
8. Hak dan Kewajiban;
9. Larangan;
10. Penyediaan Lokasi;
11. Car Free Day;
12. Lokasi Parkir Kendaraan dan Pengamanan;
13. Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap Car Free Day;
14. Pembiayaan;
15. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan
16. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Alun-alun Raden Bagus Asra Bondowoso dan Penetapan Kawasan Car Free Day di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 55 Tahun 2021
HARGA PRODUK PENGOLAHAN TPA, TPSS DAN UNIT KOMPOS - PERUBAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2021/NO.55, TBD.2021, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 3 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS Dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara.
ABSTRAK:
Bahwa kenaikan harga bahan bakar dapat mengakibatkan operasional pengelolaan TPA, TPSS dan Unit Kompos maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati dimaksud. Dalam rangka pengawasan dan peningkatan kinerja perlu dilakukan penetapan harga untuk penjualan hasil olahan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS, dan Unit Kompos.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Perturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS Dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Merubah Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS Dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes mellitus, dan lain-lain. Dampak dari meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 39 Tahun 2016; Pergub Kalsel No. 0123 Tahun 2017; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017; Perbup HSU No. 18 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 10 Bab dan 16 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 55 Tahun 2015
PERWALI Kota Yogyakarta No. 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ABSTRAK:
bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun
merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau zat, energy dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain, maka untuk pengendalian, pengawasan dan tertib adminisrasi serta perlindungang terhadap masyarakat perlu adanya izin penyimpangan dan/atau pengumpulan limbah bahan bebahaya dan beracun; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati berwewenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagiamana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: perizinan; pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; pembinaan; pembiayaan; dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
14 halaman; Lampiran 49 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2022 No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah maka Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu
diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : DLH memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan persampahan, serta membantu Bupati dalam Tugas Pembantuan kepada Kabupaten. Fungsi DLH mencakup perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, dan pelaporan terkait lingkungan hidup, persampahan, pengelolaan sampah, limbah B3, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 86)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
