Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk
Inspektorat Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008,
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak. Berisikan 8 Bab
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Landak
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan negeri (SMKN 1) Rasau Jaya Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas; bahwa untuk menampung lulusan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah tingkat pertama, dipandang perlu pembukaan kelembagaan sekolah menengah kejuruan negeri; bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I (SMKN I) Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974;UU No.20 Tahun 2003; UU no.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.28 Tahun 1990; PP No.29 Tahun 1990; PP No.72 Tahun 1991; PP No.9 Tahun 2003; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres RI No.44 Tahun 1999; Perbup No.01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Kerja dan Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2008.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2008
Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang, dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Honorarium, Harga Pengadaan Barang Dan Biaya Pemelihaaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 yang mengakibatkan perubahan harga-harga barang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tatun 2008; bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran kegiatab Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2008;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomnor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran. BAB Ill Huruf H Nomor
1b dan BAB Ill Huruf X diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2008.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang, dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2008 diubah.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas
Pertanian Kabupaten Klaten, perlu dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas; bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negerl Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Unit Benih Tanaman, Unit Budidaya Ikan, Unit Pelayanan Peternakan Terpadu, Unit Rumah Pemotongan Hewan, Tata Kerja, Eselonisasi, Kepagawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2008.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 8.A Tahun 2008 Tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Bagi Pegawai Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Dan Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam administrasi
pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dan
untuk meningkatkan akuntablitas bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tegal, maka perlu memberikan tambahan penghasilan yang
didasarkan pada pertimbangan obyektif ; bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di
Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor Tahun 2008 ; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan telah
dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang
mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka
perlu merubah Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tegal;
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 huruf 2, Pasal 2 huruf 1 dan huruf 3, Pasal 3 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2008.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 8.A Tahun 2008 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2008
URAIAN TUGAS - JABATAN STRUKTURAL - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2008/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERDA No. 2 Tahun 2008.
PERBUP ini mengatur mengenai Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Susunan Organisasi; Uraian Tugas Kepala Satuan; Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Uraian Tugas Kepala Seksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2008.
Dengan berlakunya Perbup ini maka Perbup Tanjung Jabung Timur No. 19 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Untuk Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Swasta Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 24 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkikdul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2008
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2008/NO.116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
ABSTRAK:
: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal
6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara RI
Design By: Bag.Hukum Setda Bantaeng
- 128 -
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran RI
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara RI Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4355);
Design By: Bag.Hukum Setda Bantaeng
- 129 -
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 104;
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
108, tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4438);
Design By: Bag.Hukum Setda Bantaeng
- 130 -
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4502) ;
Design By: Bag.Hukum Setda Bantaeng
- 131 -
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar. Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4585) ;
Design By: Bag.Hukum Setda Bantaeng
- 132 -
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara RI Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebaigaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
30 tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2007 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor 5 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun 2007 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun
2008 No.1);
Design By: Bag.Hukum Setda Bantaeng
- 133 -
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran
Daerah Tahun 2008 No.7);
32. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3
Tahun 2008 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita
Daerah Tahun 2008 No.3);
33. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20
Tahun 2008 tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
(Berita Daerah Tahun 2008 No. );
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2008.
NOMOR 24 TAHUN 2008
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat