Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi serta optimalisasi sumber daya manusia
terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten
Blora, perlu dilakukan implementasi pendidikan karakter
antikorupsi pada peserta didik, aparatur sipil negara,
badan usaha milik daerah dan masyarakat di Kabupaten
Blora; bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan
antikorupsi perlu implementasi pendidikan antikorupsi
perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan
Karakter Antikorupsi di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Implementasi pendidikan Antikorupsi
Bab V Kerja Sama
Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 558
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Siswa/i Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan Mahasiswa/i Dalam Proses Studi di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
Dasar hukum:
Materi pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI SEKOLAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
Pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi dan implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dimulai dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan melalui insersi di mata pelajaran dan pada proses belajar mengajar.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; implementasi insersi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi; pelaksana insersi implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi; kerjasama; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
7 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTANBILITAS GURU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pemberian tunjangan guru perlu dikaitkan dengan kehadiran dan kinerja guru dengan melibatkan masyarakat.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, PP No. 41 Tahun 2009, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 96 Tahun 2012, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Pemendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendikbud No. 13 Tahun 2015, PermenDPDTT No. 2 Tahun 2016, Permendikbud No. 75 Tahun 2016, Permendikbud No. 10 Tahun 2018, PermenDPDTT No. 16 Tahun 2018, Permenkeu No. 193/PMK.07/2018, Permendagri No. 18 Tahun 2018, Peraturan BPN No. 24 Tahun 2017, Perda Kab. Landak No. 11 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No. 12 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Tujuan dan Ruang Lingkup; Tahapan Pelaksanaan; Pengaduan; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Peserta Didik Lulusan SMP dari Kabupaten Samosir yang Diterima di SMA Unggul Del di Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KURIKULUM MUATAN LOKAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN DINIYAH
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur
Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah
pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Menetapkan pedoman bagi
Dinas, Satuan Pendidikan dan Pembimbing Muatan Lokal
Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang
sejenis dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan dan
pengawas dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pembinaan Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah
atau nama lain yang sejenis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2019
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang
Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab
khususnya dalam hal pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah, maka perlu menetapkan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada
Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016
MENGATUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI, TERKAIT RUANG LINGKUP, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JAM WAJIB BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MALAM HARI DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Kabupaten Mempawah dan menjaga disiplin budaya belajar, serta untuk menghindari peserta didik keluar rumah terutama pada malam hari, perlu diatur Jam Wajib Belajar Peserta Didik Pada Malam Hari di Kabupaten Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Wajib Belajar Peserta Didik Pada Malam Hari Di Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2002, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.47 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sarana dan Prasarana; Pelaksanaan; Satuan Tugas; Pembinaan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup Dan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik Untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun
2009.
Ketentuan Umum, Penyelengaraan, Kurikulum, Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, evaluasi, Pengawasan, Pembinaan, dan Pelaporan,Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
