DANA - ALOKASI - UMUM -TAMBAHAN BANTUAN - PENDANAAN -KELURAHAN -TAHUN - ANGGARAN 2020 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2020/No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertibangan dalam peratura ini adalah : Bahwa untuk melaksanakan ketentua pasal 7 ayat (1) peraturan Menteri Keuangan Repbulik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 ,perlu menetapkan peraturan Bupati Lahat tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah :UU No 8 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah tterakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 17 Tahun 2018;Permendagri No 130 Tahun 2018;Permenkeu No 8/PMK.07/2020;Perda No 6 Tahun 2019;Perbup No 2 Tahun 2019;Perbup No 31 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No 12 Tahun 2020
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : DAU Tambahan dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU tambahan Bantuan pendanaan kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten yang bersumber dari APBD kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prsaranan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
Jumlah DAU tambahan batuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp.6.490.923.000 ( Enam milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK PERATURAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2020 (14)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat berpenghasilan rendah Kegiatan Pembangunan barudan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Gemilang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian jenis perizinan yang dilimpahkan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda No. 9 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No. 53 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan sehingga harus dijaga kelestariannya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan
UU no.5 Tahun 1990; UU no.10 Tahun 1999; UU no.41 Tahun 1999; UU no.24 Tahun 2007; UU no.32 Tahun 2009; UU no.41 Tahun 2009; UU no.18 Tahun 2013; UU no.23 Tahun 2014; UU no.30 Tahun 2014; UU no.39 Tahun 2014; PP no.41 Tahun 1999; PP no.4 Tahun 2001; PP no.45 Tahun 2004; PP no.21 Tahun 2008; PP no.71 Tahun 2014; Instruksi Presiden no. 3 Tahun 2020; Permendagri no.33 tahun 2006; Permenlhk no.10 Tahun 2010; Permenlhk no.P32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016;Permentan no.5 Tahun 2018; Per. Kepala BNPB no.24 Tahun 2010; Per Kepala BNPB no. 3Tahun 2016;Perda no.3 Tahun 2014; Perda no.1 Tahun 2018; Pergub no.39 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan; Kesadaran Masyarakat; Sanksi Administratif; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
11 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Semarang Tahun 2020 - 2021
ABSTRAK:
bahwa Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan
masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan
kematian yang tinggi; bahwa penanggulangan Tuberkulosis merupakan
tanggung jawab bersama seluruh komponen pemerintah
dan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Tuberkulosis Kabupaten Semarang Tahun 2020-2021 yang
menjadi acuan seluruh pihak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, peran serta penanggulangan TB, pendanaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
129 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas pendanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong yang bersumber dari Dana Gampong akibat bencana alam dan non alam seperti pandemic Corona Virus Disease (COVID-19) serta memberikan kejelasan pelaksanaan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Pasal 32A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu diatur Petunjuk teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong
UU Nomor 7 Tahun 1956, UU Nomor 24 Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, Nomor 23 Tahun 2014, Perpu Nomor 1 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019, Qanun Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016, Qanun Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sasaran KPM BLT-DG, BAB III Pendataan dan Penetapan KPM, BAB IV Penganggaran BLT-DG, BAB V Penyaluran BLT-DG, BAB VI Monitoring dan Evaluasi, BAB VII Ketentuan Lain-lain, BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempabumi Kabupaten Alor Tahun 2020-2022
ABSTRAK:
Bahwa Kabupaten Alor secara geologis, hidrologis dan demografis, merupakan daerah rawan bencana gempabumi, sehingga perlu dilakukan upaya strategis dalam rangka mengantisipasi risiko bencana, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi Kabupaten Alor Tahun 2020-2022.
Dasar hukum perbup ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 24 Tahun 2007; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. PP No. 21 Tahun 2008; 5. PP No. 22 Tahun 2008; 6. PP No. 23 Tahun 2008; 7. PP No. 12 Tahun 2019; 8. Perpres No. 1 Tahun 2019; 9. Permendagri No. 13 Tahun 2006; 10. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2012; 11. Perda Kab. Alor No. 17 Tahun 2008; 12. Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016; 13. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019; 14. Perbup Alor No. 11 Tahun 2019.
Perbup ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Prinsip; III. Sistematika Rencana Kontinjensi; IV. Jangka Waktu dan Aktivasi; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
8 halaman; 2 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Hulu Sungai Selatan No. 19 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Belanja Bantuan Sosial Bagi Keluarga Terdampak Corona Virus Disease
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Bagi Keluarga Terdampak Corona Virus Disease
ABSTRAK:
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan langkah dan
upaya pencegahan dampak kesehatan, ekonomi dan sosial atas
terjadinya pandemi Covid-19. Dalam rangka menjamin ketahanan ekonomi dan sosial
keluarga terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan perlu dilakukan penyediaan dan pemberian bantuan
sosial khususnya kebutuhan pokok bagi keluarga terdampak
Covid-19.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2015; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Belanja Bantuan Sosial Bagi Keluarga Terdampak Pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan
belanja bantuan sosial untuk penyediaan dan penyaluran bantuan sosial bagi
keluarga terdampak pandemi covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Penyediaan dan penyaluran bantuan sosial bagi keluarga terdampak pandemi
covid-19 dialokasikan Rp 200.000,00 per KPM per bulan
melalui transfer rekening langsung ke rekening KPM. Diatur pula mengenai Kriteria dan Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial; Alokasi Bantuan Sosial; Mekanisme Pencairan Belanja Bantuan Sosial; Koordinasi dan Tim Pelaksana; Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan serta Pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Penetapan jumlah KPM mendapatkan bantuan sosial dilakukan dengan Keputusan Bupati.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
ABSTRAK:
upaya peningkatan kesehatan dilakukan pemerintah salah satunya dengan
mengalokasikan dan menetapkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 20 TAHUN 2019; UU NO. 12 TAHUN 2019; PERMENKES NO. 39 TAHUN 2016; PERMENKES NO. 86 TAHUN 2019; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Petunjuk Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraaan bagi Daerah dalam
penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK
Nonfisik BOK untuk mencapai target prioritas nasional
bidang kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
72
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2020
Partai Politik dan Pemilu; Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2020/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pada Partai Politik Di Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang menyebutkan pada intinya Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD melalui APBD;
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016;
a. Pemberian bantuan keuangan;
b. Penghitungan Bantuan Keuangan;
c. Tata cara pengajuan bantuan keuangan partai politik;
d. verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik; dan
e. Penyaluran Bantuan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2020
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran, pelaksanaan dan pengawasan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2018, perlu disesuaikan kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.
Mengingat: 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa; 14. Peraturan Bupati lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengeloaan Keuangan Desa; 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
Materi Pokok Pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, Ketentuan Pasal 24 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2018
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
